Oleh: Agus Rizal (Ekonom Pancasila)
Cakrawala ekonomi Indonesia dewasa ini boleh jadi masih memamerkan angka-angka pertumbuhan yang positif. Namun, mahakarya sebuah bangsa tidak pernah cukup diukur melalui kalkulasi Produk Domestik Bruto (PDB), derasnya arus investasi, ataupun kestabilan indikator makroekonomi semata. Ada persoalan substantif yang jauh lebih mendasar dan mendesak untuk dijawab: apakah derap pertumbuhan tersebut benar-benar membumikan kesejahteraan bagi setiap warga negara?
Sejumlah Ekonomi Indonesia justru menyibak realitas pelik yang menuntut perhatian serius. Mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meresahkan, himpitan upah riil yang kehilangan daya beli, pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kian terjepit, hingga jurang produktivitas yang menganga antara korporasi raksasa dan denyut nadi UMKM. Ini adalah raport merah yang sebuah noda struktural yang tidak boleh disembunyikan di balik retorika optimisme statistik.
Indikator paling kasat mata dan mengiris hati adalah eskalasi kasus PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 72.336 pekerja terpaksa menelan pil pahit kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini melonjak sekitar 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati data tersebut bersumber dari laporan resmi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang barangkali baru puncak dari gunung es dari kasus riil di lapangan—lonjakan ini tetaplah sebuah lonceng peringatan dini.
Di balik setiap digit angka statistik PHK, terdapat isak tangis keluarga yang kehilangan kepastian nafkah, runtuhnya daya beli, serta kerentanan masa depan rumah tangga yang kian tanpa pelindung.
Persoalan krusial berikutnya adalah ketimpangan antara kenaikan nominal pendapatan dan tekanan biaya hidup yang kian menggila. Kenaikan angka penghasilan kehilangan makna ketika harga pangan, perumahan, biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga transportasi melesat jauh lebih cepat. Pekerja mungkin mendapati angka di slip gaji mereka bertambah, namun daya cangkram riilnya terhadap kebutuhan hidup sehari-hari justru kian menyusut. Inilah teka-teki upah riil yang kerap diabaikan dalam meja perdebatan kebijakan makro. Kesejahteraan sejati tidak diukur dari seberapa besar angka yang diterima setiap bulan, melainkan dari seberapa luas ruang hidup dan kebutuhan dasar yang mampu dipenuhi oleh penghasilan tersebut.
Tekanan sistemik ini turut termanifestasi secara nyata melalui fenomena trade down atau degradasi kelas konsumsi. Masyarakat kian terpaksa memutar otak yang beralih ke merek-merek alternatif yang lebih murah, memangkas anggaran rekreasi, menunda kepemilikan barang tahan lama, hingga mengurangi frekuensi makan di luar. Perubahan perilaku ini bukan sekadar urusan gaya hidup hemat, melainkan bentuk adaptasi terpaksa akibat ruang finansial yang semakin sempit.
Ketika konsumen yang sebelumnya mapan harus turun kasta memilih produk murah, itu adalah sinyal darurat bahwa daya beli sedang sekarat. Fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa angka pertumbuhan konsumsi agregat semu telah menutupi jeritan riil di tingkat akar rumput.
Laporan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia pada November 2026 kian mempertegas rapuhnya fondasi konsumsi rumah tangga, khususnya pada lapis menengah ke bawah. Kendati secara statistik konsumsi tercatat tumbuh, ketahanannya sangat timpang. Kalangan berpendapatan tinggi relatif aman mempertahankan gaya hidupnya, sementara mayoritas kelas menengah dan bawah justru megap-megap menghadapi hantaman ekonomi. Jika ketimpangan ini dibiarkan membusuk, mesin ekonomi nasional akan telanjang dan lumpuh, hanya bergantung pada segelintir kelompok berdaya beli kuat, sementara mayoritas massa rakyat kehilangan daya dorongnya.
Tak kalah fundamental adalah jurang menganga produktivitas antara korporasi besar dan sektor UMKM. Indonesia menopang ekonominya di atas pundak sekitar 64 juta UMKM yang menyumbang kurang lebih 61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Ironisnya, mahadata kontribusi tersebut tidak berbanding lurus dengan kepemilikan teknologi, kemudahan akses pembiayaan, serta kekuatan rantai pasok yang setara dengan korporasi raksasa. Sebagian besar UMKM masih terjebak dalam skala mikro dengan modal dan kapasitas produksi yang sangat terbatas. Di seberangnya, korporasi besar melenggang bebas menguasai jejaring distribusi, teknologi mutakhir, dan sumber daya ekonomi. Kesenjangan ini bukan sekadar dinamika pasar biasa, melainkan cacat struktural dalam arsitektur ekonomi nasional.
Di titik inilah arah ekonomi Indonesia harus dibaca dengan nalar yang lebih jernih. Negara tidak boleh hanya berdiri sebagai wasit pasif yang menyaksikan pertarungan bebas antara raksasa bermodal kuat dan rakyat kecil yang compang-camping. Ketika penguasaan modal, pasar, dan teknologi terkonsentrasi di tangan segelintir pihak, negara berisiko kehilangan kedaulatan atas arah kemudinya sendiri. Korporasi memang pilar penting penggerak roda niaga, namun mereka tidak boleh menjelma menjadi penguasa tunggal yang mendikte hajat hidup orang banyak tanpa nurani sosial.
Negara yang gagal mengendalikan konsentrasi modal pada akhirnya hanya akan menjadi penonton asing di tanah airnya sendiri. Inilah paradoks pahit sebuah bangsa berlimpah sumber daya, berpasar luas, dan berpenduduk besar, namun terasing di atas konfigurasi ekonominya sendiri.
Seluruh karut-marut ini mengonfirmasi bahwa persoalan utama Indonesia bukanlah sekadar defisit pertumbuhan, melainkan ketimpangan struktur dan distribusi keadilan ekonomi. Pertumbuhan yang terkonsentrasi tidak pernah otomatis meneteskan kemakmuran ke bawah (trickle-down effect adalah ilusi). Investasi yang masif tidak selalu melahirkan lapangan kerja yang bermartabat. Oleh sebab itu, rekonstruksi total ekonomi nasional menjelma menjadi panggilan sejarah yang mendesak. Indonesia harus keluar dari jerat mazhab pasar bebas yang menempatkan mekanisme rente sebagai panglima.
Konstitusi kita telah meletakkan fondasi agung bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berazas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib berada di dalam komando negara. Konstitusi bukan sekadar artefak hukum yang dibacakan dalam seremoni kenegaraan, melainkan cetak biru arsitektur produksi, distribusi, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Indonesia harus dikembalikan pada poros kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bersama.
Dalam hal inilah Sekolah Kejeniusan Ekonomi Konstitusi hadir merumuskan ulang konfigurasi sistemik ekonomi berdasarkan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Ikhtiar ini lahir dari kesadaran radikal bahwa penyakit struktural tidak akan pernah sembuh hanya dengan tambal sulam program atau injeksi stimulus fiskal jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah perombakan total cara negara menempatkan diri, bagaimana penguasaan sumber daya diatur, dan bagaimana nilai tambah didistribusikan secara beradab. Negara harus kembali hadir sebagai nahkoda perkasa yang melindungi kepentingan nasional, bukan sekadar pelayan bagi ekspansi modal tanpa batas.
Rekonstruksi ini menuntut revolusi relasi antara negara dan pelaku ekonomi. Korporasi wajib diposisikan sebagai pilar produktif nasional yang tunduk pada mandat konstitusi, bukan sebagai kekuatan hegemonik yang berada di atas kedaulatan negara.
Di sisi lain, UMKM dan koperasi tidak boleh lagi sekadar diberi gimik pelatihan atau bantuan seremonial, melainkan harus diintegrasikan secara organik ke dalam rantai pasok industri strategis, pengadaan nasional, dan penguasaan pasar. Negara harus memiliki keberanian politik (political will) untuk membedah struktur ekonomi yang timpang dan memastikan kekayaan bumi pertiwi benar-benar membasahi kerongkongan setiap anak bangsa. Raport merah ekonomi ini wajib disikapi sebagai momentum refleksi dan koreksi total.
Indonesia tidak kekurangan potensi, tidak kekurangan pasar, dan tidak kekurangan tangan-tangan produktif. Yang kita perlukan adalah keberanian moral dan ketepatan desain sistemik.
Sekolah Kejeniusan Ekonomi Konstitusi menawarkan jalan terang rekonstruksi berbasis kedaulatan mutlak konstitusi. Sebab, negara besar tidak diukur dari seberapa megah angka pertumbuhannya, melainkan dari seberapa perkasa ia melindungi kaum yang lemah, memberdayakan UMKM, dan memastikan kue kemakmuran terbagi secara adil. Bumi pertiwi tidak boleh selamanya menjadi panggung pesta bagi segelintir korporasi, sementara jutaan warganya hanya gigit jari menyaksikan kemakmuran yang mereka keringatkan sendiri.
Sebagai wujud manifestasi gagasan tersebut, melalui pidato kebudayaan: “Akar-akar Budaya Ekonomi Konstitusi” oleh Ichsanuddin Noorsy serta 200 ekonom nasional heterodoks akan hadir pada tanggal 23 November 2026 di Taman Ismail Marzuki. Ini sekaligus peluncurkan buku Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi yang diselenggarakan di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mari datang untuk membuat sejarah bersama.











