JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Progelress Indonesia (PI) Idrus Mony mengingatkan Partai Gerindra agar tidak terjebak dalam penggiringan opini yang mendorong Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Idrus dukungan yang masif terhadap Dasco di ruang publik belakangan ini perlu dibaca secara jernih. Bukan semua dukungan itu murni aspirasi. Sebagian di antaranya patut diduga sebagai operasi penggiringan opini yang sengaja dibangun untuk menarik Gerindra ke dalam jebakan politik.
“Gerindra harus hati-hati. Jangan sampai terjebak penggiringan opini yang seolah-olah Dasco harus menjadi wapres. Ini bukan sekadar soal dukungan, tapi soal siapa yang diuntungkan jika Dasco pindah dari DPR,” ujar Idrusr saat menggelar diskusi bersama Mediakarya, terkait cawapres pengganti Gibran, Rabu (18/11/2026).
Idrus menilai, selama ini Dasco adalah figur kunci yang berhasil menjalin komunikasi politik di DPR RI. Perannya bukan sekadar sebagai Wakil Ketua DPR, melainkan sebagai jembatan lobi politik antara pemerintah, parlemen, dan partai-partai koalisi.
Di tangan Dasco, komunikasi yang buntu bisa kembali cair. Kepentingan pemerintah yang tersendat di parlemen bisa dinegosiasikan. Ketegangan antar fraksi bisa diredam sebelum meledak ke ruang publik.
“Dasco itu penyeimbang di DPR. Dia yang membuat lobi politik berjalan. Kalau Dasco dipindahkan ke kursi wapres, siapa yang akan menjaga komunikasi itu?” katanya.
Jika Dasco lebih memilih menduduki kursi wakil presiden, Idrus mengkhawatirkan lobi politik di DPR justru akan mengalami kebuntuan. Tidak ada lagi figur yang memiliki jaringan, kewibawaan, dan kemampuan negosiasi sekuat Dasco untuk meredam gesekan antar partai.
Kekosongan peran itu, kata dia, akan merugikan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Pemerintahan membutuhkan DPR yang solid dan komunikatif. Tanpa Dasco di DPR, agenda-agenda strategis pemerintah berisiko tersendat, bahkan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang tidak produktif.
“Yang diuntungkan dari pindahnya Dasco justru pihak yang ingin pemerintahan Prabowo melemah di parlemen. Begitu Dasco pergi, DPR kehilangan operator politiknya,” ulas Idrus.
Selain itu, ia juga menilai jika Dasco menerima tawaran sebagai wakil presiden, ruang geraknya justru akan semakin sempit. Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco bisa bergerak lincah, membangun lobi, menekan, sekaligus merangkul. Sebagai wakil presiden, ia terikat protokol kenegaraan dan posisi konstitusional yang jauh lebih kaku.
“Wapres itu bukan mewakili partai. Wapres tidak boleh berpihak kepada parpol mana pun. Wapres adalah milik seluruh rakyat, milik seluruh bangsa,” tutur Idrus
Artinya, begitu Dasco menjadi wapres, ia tidak lagi bisa menjadi juru runding Gerindra di parlemen. Ia tidak lagi bisa membela kepentingan partai secara terbuka. Ia harus berdiri di atas semua partai, di atas semua golongan.
Bagi Gerindra, kata dia, itu adalah kerugian ganda. Partai kehilangan operator politik terbaiknya di DPR, sementara figur yang dipindahkan itu pun tidak bisa lagi bekerja untuk kepentingan partai.
“Gerindra jangan berpikir Dasco jadi wapres berarti Gerindra semakin kuat. Justru sebaliknya. Gerindra kehilangan taringnya di DPR, dan Dasco sendiri kehilangan ruang geraknya,” ujar Sekjen IKA Lemhanas PPRA-61 ini.
Dia juga mengingatkan, jabatan wakil presiden pengganti adalah jabatan dengan risiko politik yang sangat tinggi. Kursi itu adalah kursi panas peninggalan Gibran Rakabuming Raka, dengan beban polarisasi, sorotan publik, dan ekspektasi yang tidak ringan.
Jika Dasco ditempatkan di sana, kata dia, setiap langkahnya akan selaluh dikaitkan dengan kepentingan Gerindra, padahal secara konstitusi ia tidak boleh lagi berpihak. Jika ia bersikap netral, ia akan dituduh melupakan Gerindra. Jika ia terlihat membela Gerindra, ia akan dituduh melanggar etika kenegaraan.
“Ini posisi yang serba salah. Mau bergerak ke kiri salah, ke kanan salah. Di DPR, Dasco bebas bergerak. Di kursi wapres, semua gerakannya akan dibaca secara politik,” katanya
Karena itu, PI meminta Gerindra untuk tidak terburu-buru menanggapi dukungan-dukungan yang bermunculan. Dukungan itu, kata Idrus, harus diuji. Apakah datang dari basis yang tulus, atau dari pihak yang sengaja ingin melemahkan posisi tawar Gerindra dan pemerintahan Prabowo dari dalam parlemen.
“Jangan sampai Gerindra bangga karena kadernya didorong jadi wapres, padahal itu cara halus untuk menyingkirkan Dasco dari DPR. Itu namanya menang sorak, kalah strategi,” tegasnya.
Menurut dia keputusan paling rasional bagi Gerindra dan bagi Presiden Prabowo adalah mempertahankan Dasco di DPR RI, di tempat di mana ia paling dibutuhkan dan paling efektif. Kursi wakil presiden, kata dia, sebaiknya diisi figur profesional yang netral, yang tidak akan menguras kekuatan politik partai mana pun.
“Biarkan Dasco tetap di DPR, menjaga mesin politik pemerintahan. Wapres biar diisi figur yang bisa berdiri di atas semua partai. Itu yang paling sehat untuk bangsa dan untuk Prabowo,” pungkas Idrus. (Ugy)











