JAKARTA, Mediakarya – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah Indonesia melakukan terobosan untuk memaksimalkan penggunaan APBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mendukung APBN berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan memperkenalkan mekanisme transisi energi dan pajak karbon dalam reformasi pajak.
Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Skema pajak karbon ditujukan untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang dapat menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi.
“Kami juga melakukan pembenahan secara struktural agar Indonesia bisa pulih lebih baik dan lebih kuat. Ini semua adalah kesempatan bagi semua untuk melanjutkan reformasi kita dan kerja sama multilateral sangat penting,” kata Sri Mulyani secara daring dalam The 28th APEC Finance Ministers’ Meeting, Jakarta, Jumat (22/10).
