JAKARTA, Mediakarya – Protes keras disampaikan sejumlah anggota DPRD DKI yang berasal dari lintas Fraksi. Hal itu berkaitan dengan proses pembahasan APBD DKI 2022 yang dilaksanakan pada Rabu (27/10) di Puncak Bogor, Jawa Barat. Adanya upaya menghilangkan peran Komisi-Komisi dalam pembahasan APBD DKI 2022 yang menjadi sorotan.
Pras yang duduk menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) pun dihujani kritik pedas.”Jangan labrak aturan yang ada dong. Pembahasan APBD dalam aturannya harus melewati proses pembahasan di Komisi-Komisi,” ujar politisi Golkar, Basri Baco kepada mediakarya, Kamis (28/10/2021).
Kritik keras itu pun berujung pada penjadwalan ulang rapat pembahasan anggaran.
Vokalis Beringin itu pun meminta, agar pada jadwal yang akan datang. Baik eksekutif dan legislatif mengedepankan disiplin dan tepat waktu.”Kalau ada yang telat. Dampaknya panjang. Ini harus kita pikirkan bersama-sama,” bebernya.
Diharapkanya pula, pada pembahasan mendatang Komisi-Komisi diberikan peranan dalam membahas APBD DKI 2022. Dikarenakan, kata politisi dari dapil Jakpus itu anggota DPRD memiliki hak yang sama dalam mengawal anggaran pembangunan di ibukota.”Harus diingat Komisi memiki hak untuk pembahasan hingga satuan tiga,” tegasnya. (Ian)
