JAKARTA, Meduakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah ASN di perintahan Kota Bekasi yang menyeret Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.
Sebagaimana diungkapkan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Camat Rawalumbu tahun 2017, selaku PPAT sementara Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Dian Herdiana, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bekasi Reinaldi, serta pihak swasta Peter dan Rachmat Utama Djangkar.
“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai penentuan lokasi lahan untuk beberapa proyek di Kota Bekasi,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (15/1/2022).
Sebelumnya, Tim Penyidik lembaga antirasuah itu juga telah memeriksa sejumlah saksi Kepala Dinas PMTSP Lintong Dianto Putra, Lurah Sepanjang Jaya Kota Bekasi Junaedi.
Selain itu KPK juga meminta keterangan Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi Heryanto, Kasi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi Usman Sufirman dan swasta Tan Kristin Chandra.
“Pihak penyidik juga mengkonfirmasi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk penentuan lokasi ini yang salah satunya mengalir ke tersangka Rahmat Effendi,” imbuh Ali.
Menanggapi dugaan aliran dana sejumlah ASN kepada Wali Kota nonaktif, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia M.Ali Zaini mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas gurita korupsi di Kota Bekasi.
Kepada Mediakarya, Ali mengatakan dengan adanya rencana KPK memanggil sejumlah pejabat dan ASN di Kota Bekasi itu membuat pihak yang pernah bertransaski jual beli jabatan di darah penyangga Ibu Kota itu ketar-ketir.
Ali mengatakan, pengungkapan OTT di Kota Bekasi jangan hanya terkait dengan kasus kemarin. Tapi KPK juga harus bisa mengungkap kasus sebelumnya.
“Seperti mengungkap aliran dana saat Pilkada 2018 lalu. Dari mana sumber dana tersebut. Apakah ada keterlibatan para Lurah, Camat hingga pejabat di dinas. Kalau KPK mau bersih-bersih harus diungkap semuanya,” tandasnya.**
