Edy Mulyadi Mangkir dari Panggilan Bareskrim

- Editor

Jumat, 28 Januari 2022 - 12:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Herman Kadir selaku kuasa hukum Edy Mulyadi

Herman Kadir selaku kuasa hukum Edy Mulyadi

JAKARTA, Mediakarya – Kasus dugaan ujaran kebencian berbau sara dengan terlapor Edy Mulyadi yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan akhirnya diundur.

Herman Kadir selaku kuasa hukum Edy Mulyadi mengatakan, kliennya menolak untuk diperiksa penyidik Bareskri Polri lantaran dipandang tidak sesuai KUHP.

Padahal, Edy Mulyadi seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pukul 10.00 WIB hari ini.

Herman Kadir mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat penjelasan ketidakhadiran Edy Mulyadi

“Kami dari tim kuasa hukum Edy Mulyadi, hari ini Pak Edy tidak bisa hadir karena berhalangan. Jadi kami hanya menyampaikan surat kepada Mabes Polri,” tutur Herman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2022).

Menurut Herman, pemanggilan terhadap Edy Mulyadi seharusnya dilakukan tiga hari setelah proses itu dinaikkan ke penyidikan. Penyidik sendiri menaikkan perkara itu ke penyidikan pada Rabu (26/1).

“Tidak sesuai dengan KUHP. Kan seharusnya tiga hari, ini baru dua hari. Jadi kami minta diperbaiki lagi. Harus sesuai prosedurlah,” katanya.

Dia juga menjelaskan, Edy Mulyadi tidak menyebutkan Kalimantan Timur dalam pernyataan di dalam video yang beredar. Menurutnya, pernyataan jin buang anak menunjukkan suatu lokasi yang jauh.

Baca Juga:  Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Penjara

“Kami meminta Mabes Polri mengusut siapa provokatornya. Ada kepentingan politik di sini,” ujar dia.

Terakhir diberitakan, penyidik hingga kemarin (27/1) telah memeriksa 38 saksi. Pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Polda Jawa Tengah (Jateng), dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebelumnya, dalam pernyataan di sebuah video, Edy Mulyadi menyebut Kalimantan Timur sebagai ‘tempat jin membuang anak’. Bahkan, Edy Mulyadi menyebut pasar bagi ibu kota baru adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Video berdurasi 58 detik yang diunggah di media sosial itu pun akhirnya viral dan menyakiti hati masyarakat Kaltim.

Dalam video itu juga terdapat Sekretaris Jenderal Koordinator Bela Islam (Korlabi) Azam Khan. Azam menanggapi pernyataan Edy dengan menyebut “Hanya monyet (yang mau pindah ke Kaltim).”

Edy Mulyadi kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi telah menerima sejumlah laporan.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lusia Carmenita Rosalia Lamba Sabet Mahkota Putri Pariwisata Indonesia 2026
Kerja Bakti Bersih Sampah Kali Baru, Walikota Munjirin Bakal OTT Warga yang Buang Sampah ke Kali
Korban Jadi Tersangka, LBH TOHO-TNR Ancam Praperadilan-kan Polres Nias Selatan
Pramono Anung Berpotensi Jadi Kuda Hitam Pada Pilres Mendatang
Kodam Jaya Kerahkan Prajurit Bantu Polri Jaga Keamanan Aksi di DPR/MPR
Olahraga Bersama di GBK, Menkopolkam Pastikan Aspirasi Masyarakat Tetap Dikawal
The Plaza Millennium Medan Gelar Millennium Green Community 2026, Dorong Kepedulian Lingkungan
Basarnas Evakuasi Dua Korban Kritis Pascagempa NTT dari Manggarai Timur

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 11:54 WIB

Lusia Carmenita Rosalia Lamba Sabet Mahkota Putri Pariwisata Indonesia 2026

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:12 WIB

Korban Jadi Tersangka, LBH TOHO-TNR Ancam Praperadilan-kan Polres Nias Selatan

Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:06 WIB

Pramono Anung Berpotensi Jadi Kuda Hitam Pada Pilres Mendatang

Jumat, 28 Agustus 2026 - 17:22 WIB

Kodam Jaya Kerahkan Prajurit Bantu Polri Jaga Keamanan Aksi di DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 - 14:18 WIB

Olahraga Bersama di GBK, Menkopolkam Pastikan Aspirasi Masyarakat Tetap Dikawal

Berita Terbaru

Logo NU (Ist)

Politik

Ormas NU Magnet Elit Politik dan Penguasa

Minggu, 30 Agu 2026 - 07:21 WIB

Opini

Saat Ketua DPR Tak Tandatangani Surat Janji

Sabtu, 29 Agu 2026 - 20:27 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menandatangani surat pernyataan untuk mundur apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Politik

Aksi 27 Agustus Diduga Skenario Pengalihan Isu Politik

Sabtu, 29 Agu 2026 - 19:53 WIB