JAKARTA, Mediakarya – Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dinilai magnet bagi pemerintah dan elite politik, karena memiliki basis massa yang sangat besar serta jaringan kiai pesantren yang kuat di tingkat akar rumput.
Analis sosial dan kebijakan publik, Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Nurul Juliana, mengungkapkan NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jumlah anggota dan simpatisan yang masif membuat suara atau dukungan warga NU menjadi pertimbangan penting dalam konstelasi politik nasional.
Selain itu, tradisi dalam menaati kiai di NU berakar dari konsep ta’dzim (penghormatan) dan pencarian barakah yang menjadi fondasi hubungan antara santri/warga NU (nahdliyin) dengan guru spiritual mereka.
Sehingga, petuah di NU yang paling ditaati dan diikuti oleh jamaahnya (Nahdliyin) berakar pada prinsip “Sami’na wa Atha’na” (Kami mendengar dan kami taat) serta kepatuhan kultural yang tinggi terhadap dawuh (perkataan) para Ulama, Kiai, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Sementara, banyak tokoh NU dan para kiai di berbagai daerah dipandang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Jaringan ini sering dimanfaatkan oleh elite politik sebagai saluran komunikasi, mesin sosial, atau peredam ketegangan di masyarakat,” ungkap Nurul dalam kepada Mediakarya di Jakarta, Ahad (30/8/2026).
Secara historis, lanjut dia, NU mengambil peran kebangsaan dalam menjaga NKRI, Pancasila, dan toleransi. Pemerintah memandang ormas besar seperti NU sebagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas keamanan, keagamaan, dan sosial.
“Dalam momentum besar seperti Muktamar NU, kehadiran pejabat negara dan elite politik tidak terlepas dari upaya membangun kedekatan. Dukungan atau hubungan baik dengan pimpinan NU sering dipersepsikan dapat mempermudah jalannya program pemerintah di masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, NU sering kali dipandang sebagai “alat” untuk mendapatkan legitimasi politik nasional karena statusnya sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki basis massa sangat solid dan jaringan kultural yang luas
Meski secara formal sejak Muktamar Situbondo 1984, NU telah berkomitmen untuk kembali ke Khittah 1926, yang berarti menarik diri dari politik praktis dan fokus pada urusan sosial-keagamaan. Namun, realitasnya “godaan” politik tetap tinggi.
“Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pusaran kekuasaan atau pemerintahan memang secara sosiologis dan politik berpotensi kuat memengaruhi independensinya,” katanya.
Dia berpandangan, NU idealnya berfungsi sebagai penyeimbang (checks and balances) dan pengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Ketika pimpinan atau institusinya berada di dalam kekuasaan, daya kritis tersebut cenderung melemah atau vokal hanya pada isu tertentu,” jelas Nurul.
Lebih lanjut, meskipun kedekatan dengan kekuasaan memberikan NU daya tawar strategis dalam memengaruhi kebijakan nasional, namun sebagian besar warga Nahdliyin berharap agar NU menjaga jarak dengan kekuatan politik demi menjaga marwah dan independensi organisasi. (Edar)
