JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Nagara (LPKAN) Indonesia menilai kasus kekerasan dan penangkapan terhadap warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa (8/2) lalu, mencoreng citra Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Ketua Umum LPKAN Indonesia Muhammad Ali Zaeni mengatakan, selama ini berdasarkan survei bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo menempati posisi puncak Capres 2024 dari sederet tokoh yang muncul di publik, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto dan Puan Maharani.
Namun dengan insiden penangkapan puluhan warga itu, kata Ali, tentunya akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat terhadap Ganjar sebagai Capres. Mengingat tempat kejadian itu berada kampung Ganjar Pranowo.
Menurut Ali, sikap santun ramah dan merakyat yang selama ini dipertontonkan oleh Ganjar Pranowo di medsos maupun ruang publik lainnya ternyata hanya pencitraan semata. Padahal, dia sebagai gubernur seharusnya bisa berkoordinasi dengan bupati maupun aparat kepolisian sehingga bentrok antara warga dengan aparat itu dihindari.
“Tapi paktanya tidak demikian, justru aparat kepolisian menunjukkan sikp arogansinya terhadap warga. Ini artinya koordinasi antarintasansi di Jawa Tengah sangat lemah,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2).
Dengan insiden tersebut, Ali menilai akan berdampak pada elektabilitas Ganjar yang selama ini menempati posisi puncak dari sejumlah lembaga survei sebagai Capres 2024.
“Pada akhirnya masyarakat akan berpikir, bagaimana jika jadi presiden. Saat menjabat gubernur saja tidak bisa mengetasi persoalan warga. Oleh karenanya kasus Wadas tentunya dapat menjadi barometer kulitas kepemimpinan. Dan tentunya jadi pertimbangan masyarakat untuk memilih calon pemimpin bila Ganjar maju jadi Capres ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Komunitas Solidaritas Perempuan mengecam aksi kekerasan dan penangkapan terhadap warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa (8/2).
Menurut Koalisi, pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengenai kedatangan aparat di Desa Wadas tak lebih untuk menjaga keamanan, bertentangan dengan yang terjadi di lapangan. Sebab fakatnya, kata mereka, yang terjadi justru pengepungan, intimidasi, hingga penangkapan terhadap warga.
“Pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bertentangan dengan fakta terjadinya pengepungan, penangkapan warga dan pendamping, intimidasi serta kekerasan yang dilakukan aparat di Desa Wadas,” ujar Koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2).
Koalisi menerangkan penolakan masyarakat Wadas, terutama perempuan pada proyek penambangan Bendungan Bener dimulai sejak 2015. Bagi mereka, tanah adalah ibu, darah daging, sumber kebahagiaan, keselamatan, dan kebijaksanaan hidup.
Oleh karenanya, menurut koalisi, proyek penambangan batuan andesit dan Bendungan Bener akan menjadi petaka. Menganyam besek adalah simbol perlawanan perempuan yang bertekad mempertahankan vegetasi bambu yang terancam proyek penambangan.
“Kehadiran aparat hari ini di bumi Wadas menunjukkan bahwa negara tidak hadir untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan warganya, melainkan untuk merampas kehidupan warga,” ucap Koalisi.
Selain mendesak agar polisi menghentikan aksi kekerasan dan menarik mundur aparat dari lokasi, Koalisi pun meminta agar pemerintah dan para pihak terkait menghentikan proses pengukuran terhadap lahan milik warga.
Aksi protes warga Wadas diketahui terkait rencana proyek penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener yang telah dimulai sejak 2016. Puncaknya, pada Selasa (8/1), ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan ke lokasi.
Mereka mencopoti banner warga berisi penolakan proyek Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan. Hingga berita ini ditulis, sedikitnya 64 warga ditangkap aparat.**
