JAKARTA, Mediakarya – Direktur Pengembangan Bidang Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila kebijakan fiscal dan moneter berjalan seimbang dan dapat mendorong kegiatan ekspor.
Untuk itu, kata dia, rencana pemindahan rekening pemerintah dari BI ke bank umum bukan solusi utama. “Itu harus disertai kebijakan yang dapat menggerakkan dunia usaha,” kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/9/2025).
Menurut dia, langkah itu justru akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestic.
Sementra, Bank Indonesia selama ini diketahui telah menurunkan suku bunga acuan sebagai kebijakan pro growth.
Namun masalahnya justru terletak pada minimnya penyerapan kredit oleh sektor rill.
“Masalah bukan hanya pada likuiditas. Likuiditas kita tidak kering, tapi kenyatannya sektor riil yang memang tidak bergerak,” kata dia.
Di sisi lain, bank umum masih gamang dalam menyalurkan kredit produktif. Di sisi lain, bank tersebut harus tetap menanggung biaya dan dari para nasabah.
“Akibatnya, dana besar yang ditempatkan di bank umum berpotensi mengendap,” jelasnya.
Untuk itu, APBN harus berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan digunakan untuk hal tidak esensial.
“Efisiensi harus dilakukan, dan anggaran harus mendorong produktivitas,” sarannya.
Dia juga berharap agar pemerintah tidak memangkas dana transfer ke daerah. Karena kontribusi pemda terhadap perekonomian nasional juga tidak bisa diabaikan.
“Dana transfer yang memadai akan jadi motor penggerak investasi dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan konsumsi Masyarakat di wilayahnya,” beber Eko.
Eko menambahkan, kebijakan itu mendorong likuiditas perbankan hanya akan efektif jika diiringi Langkah nyata untuk menggerakkan sektor riil.
Oleh karenanya, diperlukan juga deregulasi kebijakan yang menghamba usaha, penurunan biaya kredit, hingga pemberantasan praktik premanisme yang membebani pelaku usaha. (Hb)
