Bakal Cakada Kota Bekasi Ditantang Untuk Adu Gagasan Soal Isu Antikorupsi

- Penulis

Jumat, 3 Mei 2024 - 06:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, Mediakarya – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi, sejumlah figur sudah bermunculan dan digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi politik yang akan digelar pada November 2024 nanti.

Namun dari sederet figur yang sudah muncul, sayangnya tidak ada satupun  bakal calon kepala daerah  (Cakada) yang melempar isu terkait gagasan antikorupsi. Padahal gagasan soal isu antikorupsi bagi bakal Cawalkot Bekasi sangatlah penting.

“Mengingat di dua periode kepemimpinan Wali Kota Bekasi tidak ada satupun berakhir dengan sempurna, namun hanya menyisakan masalah bagi masyarakat karena kasus korupsi yang menjeratnya. Yakni di era Muhtar Mohammad dan Rahmat Effendi. Karena keduanya harus berurusan dengan KPK,” ujar  Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid kepada Mediakarya, Jumat (3/5/20224).

Selain itu, kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan banyak ditangani oleh KPK, tidak lepas dari persoalan gratifikasi dan jual beli jabatan.

Persoalan itu muncul dikarenakan adanya biaya politik yang cukup tinggi. Sehingga memicu kepala daerah untuk mencari sumber dana agar biaya yang telah dikeluarkan saat pilkada dapat kembali.

“Ini yang harus menjadi konsen bagi partai politik. Bila perlu dilakukan diskusi publik dengan mengundang para pakar dan akademisi yang ekspert di bidang korupsi dan menghadirkan semua bakal calon Wali Kota Bekasi,” ujar Rasyid.

Baca Juga:  Kekerasan Seksual di FH UI: Integritas Kampus Dipertaruhkan, Sanksi Tegas Jadi Jawaban

Hal-hal yang perlu diperbaiki oleh partai politik, menurut Rasyid adalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik, jangan sampai ada orang-orang yang masuk partai dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dia juga berharap kader partai politik dipersiapkan dengan matang pendidikannya.

Untuk itu, bagi calon Wali Kota Bekasi jika sudah menjabat agar jangan mau ditekan oleh DPRD. Kepala daerah juga perlu mewaspadai tahap perencanaan anggaran.

“Sebab banyak kasus OTT KPK yang terjadi karena para anggota DPRD meminta uang ketok palu dan dana aspirasi,” katanya.

Rasyid menegaskan bahwa Pilkada merupakan ajang untuk memilih pemimpin. Oleh karenanya, gunakan kesempatan itu untuk adu program dan gagasan.

Sebelumnya, sejumlah nama yang digadang gadang bakal maju di Pilkada Kota Bekasi sudah ramai diperbincangkan di ruang publik.

Seperti, dari Golkar sudah menyampaikan 5 nama yang diajukan ke pada DPP Golkar kemudian untuk dilakukan seleksi.

Dari 5 nama tersebut antara lain: Kusnanto Saidi, Abdul Rasyad, Ade Puspitasari, Faisal, Nofel Saleh Hilabi.

Sementara itu dari PKS dipastikan bakal mengajukan Hari Koeswara, dan PDIP sendiri telah mengajukan 3 nama kadernya, Diantaranya Muhtar Mohammad, Tri Adhianto, dan Adi Bunardi. (Pri)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Gandeng BPJPH, Delana dan Kain Halal Hadirkan Inovasi dari Hulu hingga Hilir
Layanan BJB Syariah Terganggu, Ketua BPKN RI Minta Transparansi dan Perlindungan Nasabah
Polisi Amankan 8 Orang Saat Operasi Cipkon Di Jakpus
Kepongahan AS Meredup, Kekuasaan Tak Lagi Mutlak
Potong Babi Hutan Simbolkan Pembersihan Koruptor, LSM PMPR Demo Pemkot Bandung
Polda Metro Jaya Ringkus WNA Asal Brunei Yang Aniaya WNA Lain Hingga Tewas
realme C100i Jadi Pilihan Anak Muda Aktif dengan Baterai 7000mAh
Gaji Ke-13: Peristiwa yang Selalu Dirindukan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 22:29 WIB

Gandeng BPJPH, Delana dan Kain Halal Hadirkan Inovasi dari Hulu hingga Hilir

Sabtu, 30 Mei 2026 - 15:14 WIB

Layanan BJB Syariah Terganggu, Ketua BPKN RI Minta Transparansi dan Perlindungan Nasabah

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:30 WIB

Polisi Amankan 8 Orang Saat Operasi Cipkon Di Jakpus

Rabu, 27 Mei 2026 - 06:59 WIB

Kepongahan AS Meredup, Kekuasaan Tak Lagi Mutlak

Selasa, 26 Mei 2026 - 23:25 WIB

Potong Babi Hutan Simbolkan Pembersihan Koruptor, LSM PMPR Demo Pemkot Bandung

Berita Terbaru

Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, memfasilitasi pembentukan Badan Pengurus Cabang (BPC) Bamuspernis dan Panitia HUT RI Ke-81 Tahun 2026. (Foto: Mediakarya)

Daerah

Camat Onolalu Fasilitasi Musyawarah BPC Bamuspernis

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:54 WIB