JAKARTA, Mediakarya – Belum genap seratus hari sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2024, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menunjukkan langkah progresif dan berani dalam reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bersama Wakil Gubernur Rano Karno, ia menggagas terobosan besar yang belum pernah ditempuh secara serius oleh pemimpin Jakarta sebelumnya: mendorong BUMD DKI Jakarta untuk masuk ke pasar modal melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) atau go public.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif strategis ini. Bahkan saya berharap langkah ini tidak berhenti di Bank DKI dan PAM Jaya semata. BUMD lain seperti PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Dharma Jaya, PT MRT Jakarta, dan PT TransJakarta juga layak dipertimbangkan untuk IPO.
“Setiap entitas tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang secara mandiri dan menjadi pemain utama dalam sektor-sektor strategis di Jakarta,” ujar Sugiyanto saat berbincang dengan wartawan, Selasa (6/5).
Pria yang akrab disapa SGY ini mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menargetkan minimal satu BUMD dapat go public setiap tahun. Ini adalah strategi pembangunan ekonomi daerah yang modern, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa terus-menerus membebani APBD. Modal segar dari publik akan memperkuat struktur permodalan, memperluas layanan, dan meningkatkan profesionalisme manajerial perusahaan daerah.
“Saat ini, dari sekitar 13–14 BUMD dan 9 perusahaan patungan milik Pemprov DKI Jakarta, hanya dua yang telah IPO, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (sejak 2 Juli 2004) dan PT Delta Djakarta Tbk (sejak 27 Februari 1984). Fakta ini menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, sangat sedikit upaya konkret untuk menjadikan BUMD sebagai kekuatan ekonomi terbuka dan modern,”ujarnya lagi
Kata SGY dengan IPO, BUMD tidak hanya akan lebih mandiri dari sisi permodalan, tapi juga terdorong untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, dan otoritas terhadap operasional BUMD yang selama ini kerap menjadi sorotan karena kinerja yang stagnan atau tidak transparan.
“Langkah Gubernur Pramono Anung untuk mendorong IPO BUMD menunjukkan arah kepemimpinan yang visioner. Kebijakan ini bukan sekadar solusi fiskal jangka pendek, melainkan tonggak sejarah baru yang dapat menjadi warisan penting bagi masa depan Jakarta, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi pasca pemindahan ibu kota,”bebernya.
SGY menilai jika Bank DKI dan PAM Jaya berhasil IPO dalam waktu dekat, itu akan menjadi preseden positif yang mempercepat reformasi BUMD lainnya. Ini juga akan membangun kepercayaan baru masyarakat terhadap pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan miliknya.
“Gubernur Pramono Anung telah memulai langkah besar. Kini, konsistensi dan keberanian untuk menindaklanjuti kebijakan ini adalah kunci menuju suksesnya transformasi BUMD Jakarta ke era yang lebih terbuka dan modern,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 30 April 2025, Gubernur Pramono menyampaikan komitmennya bahwa 2–3 BUMD DKI Jakarta ditargetkan untuk IPO. PT Bank DKI menjadi prioritas pertama, mengingat 99,98 persen sahamnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan sisanya oleh PD Pasar Jaya. Pramono menargetkan IPO Bank DKI dapat terealisasi dalam waktu satu tahun ke depan.
Selain Bank DKI, BUMD lain yang disiapkan untuk IPO adalah Perumda PAM Jaya, yang sepenuhnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dengan cakupan layanan air bersih yang telah menjangkau sekitar 70 persen penduduk Jakarta—setara dengan 2,5 juta pelanggan. Adapun target jangka menengah dan panjang PAM Jaya adalah mencapai cakupan 100 persen dengan basis pelanggan lebih dari 3 juta, ini dinilai bisa membuat PAM Jaya memiliki prospek kuat untuk menjadi perusahaan publik.(dri)
