JAKARTA, Mediakarya – Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), yang dikoordinasikan Rustiwahyuni, S.H., membantah hak jawab Ketua Dewan Etik PERKI, dr. Muhammad Munawar, yang dimuat media 6–7 November 2026. Menurut tim, sanksi etik terhadap Prof. Dasaad dijatuhkan tanpa wewenang, tanpa aduan pasien, tanpa landasan hukum, dan tanpa pembelaan yang layak.
Pertama, dalih “proses kelembagaan” dinilai sekadar tameng. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan penegakan disiplin pada Majelis Disiplin Profesi (MDP), sedangkan dewan etik perhimpunan hanya membina dan mengawasi.
Dengan berlindung di balik alasan kelembagaan, dr. Munawar dinilai merampas kewenangan MDP: menggelar sidang disiplin dan menjatuhkan sanksi disiplin berlabel etik. Sidang in absentia itu digelar setelah dua kali pemanggilan, padahal ketentuan organisasi mensyaratkan tiga kali. Prof. Dasaad absen dengan surat alasan karena di forum pertama ia dirundung, ditolak didampingi kuasa hukum, dan dilarang merekam.
Kedua, Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa pengaduan disiplin diajukan pasien atau keluarganya, bukan sejawat. Permohonan dr. Munawar saat ini ke Mahkamah Konstitusi (Perkara 332/PUU-XXIV/2026) agar sejawat dapat mengadu dinilai membuktikan ia menyadarinya.
“Menurut tim, keenam pasien menyatakan kepada penyelidik Bareskrim bahwa mereka tidak pernah meminta second opinion, keberatan rekam medisnya dipakai tanpa izin, dan mendukung Prof. Dasaad. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai pemakaian rekam medis tanpa izin itu berpotensi membuka dugaan pidana baru,” ujar Rustiwahyuni, S.H selaku Koordinator Tim Hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) dalam keterangan tertulisnya. Rabu (11/11/2026).
Ketiga, sebelum SK tertanggal 21 Januari 2026 terbit, Dewan Etik PERKI telah bertemu MDP, yang tidak menemukan pelanggaran disiplin. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa dr. Munawar menyadari pelanggaran disiplin itu tidak ada, tetapi tetap menerbitkan SK yang isinya sejatinya sanksi disiplin. SK itu tidak pernah diserahkan kepada Prof. Dasaad dan baru muncul di PTUN pada Mei 2026. Jika SK itu berkekuatan hukum, mengapa permohonan Serkom KT Intervensi baru ditolak pada 15 Juni 2026, bukan saat SK terbit?
Keempat, alih-alih pembinaan, Prof. Dasaad menghadapi tuduhan, perundungan, dan ancaman penamatan karier dalam forum 15 Desember 2025. Ancaman itu dinilai terwujud dalam rekomendasi SK untuk menolak Serkom KT dan mencabut sertifikat kompetensi spesialisnya, yang berarti mengakhiri kariernya. Pembelaan justru datang dari PB IDI dan MKEK setelah perkara dilimpahkan pada Juli 2026. Dugaan penyalahgunaan wewenang ini kini diselidiki Bareskrim Polri.
Kelima, tim menilai perkara ini tidak terlepas dari pola diskriminasi yang berlangsung lama. Permohonan Serkom KT Intervensi Prof. Dasaad tertahan sejak 2016 dan 2021, padahal ia melakukan tindakan intervensi sejak 2001 tanpa persoalan kompetensi dan menjadi proctor bagi dokter Sp.JP(K) junior. Lulusan summa cum laude dengan nilai ujian masuk tertinggi, sekaligus dokter Indonesia pertama yang memperoleh izin praktik kardiologi intervensi di Australia, itu tidak pernah diundang sebagai pembicara pertemuan ilmiah PERKI sejak 2001, sementara PAPDI kerap mengundangnya. Publikasi internasional dan position paper tertanggal 14 Jan 26 tidak pernah dibahas secara ilmiah.
Tim juga menduga adanya unsur persaingan bisnis. Praktik Prof. Dasaad menarik banyak pasien, termasuk pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri, sehingga penghambatan sertifikasinya otomatis membatasi ruang praktiknya. Sejak November 2025, narasi pelanggaran etik beredar di grup WhatsApp perhimpunan sebagai trial by publication, sementara Prof. Dasaad dikeluarkan dari grup. Menurut tim, hal ini berpotensi menambah dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE.
Surat PB IDI–MKEK tanggal 19 Oktober 2026 menyatakan perkara telah kedaluwarsa. Pada 5 Mei 2026, Ketua MDP menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin maupun aduan pasien. Karena tudingan overtreatment merupakan dugaan pelanggaran disiplin, tudingan etik yang dibangun di atasnya dinilai runtuh. Menurut informasi yang diterima tim, Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, menilai tindakan dr. Munawar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang tidak sejalan dengan sumpah dokter, KODEKI, dan AD/ART IDI.
“Tim mempersilakan media mengonfirmasi kepada Ketua Umum PB IDI, Ketua MDP, Ketua KKI, Kementerian Kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI, dan Bareskrim Polri, dengan menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Rustiwahyuni, S.H.
