SUKABUMI, Mediakarya – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Wilayah II Sukabumi, Senin (12/1/2026).
Aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan mahasiswa dan masyarakat atas kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi yang dinilai semakin memprihatinkan. Banyak ruas jalan rusak berbulan-bulan tanpa perbaikan memadai, kualitas pekerjaan dinilai tidak sesuai standar teknis, serta adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir setiap tahun anggaran.
Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Supian, mengatakan aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait buruknya tata kelola pembangunan dan pemeliharaan jalan di bawah kewenangan provinsi.
“Keberangkatan kami hari ini membawa keresahan besar masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait jalan-jalan provinsi yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna,” kata Aceng.
Menurutnya, persoalan tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, khususnya UPTD Wilayah II Sukabumi. Ia menilai terdapat persoalan mendasar pada aspek pengawasan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan proyek jalan.
BEM PTNU menyoroti minimnya perawatan pada sejumlah ruas jalan, salah satunya jalur Lingkar Selatan Sukabumi dari hulu hingga hilir yang dipenuhi lubang dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Mereka juga menyinggung proyek Jembatan Overpass Cibeureum yang sebelumnya digadang-gadang menjadi ikon perbatasan kota dan kabupaten, namun hingga kini terkesan terbengkalai tanpa peresmian maupun pemeliharaan lanjutan.
“Pertanyaannya, apakah tidak ada anggaran pemeliharaan setiap tahun untuk jalan-jalan tersebut?” ujar Aceng.
Selain itu, BEM PTNU juga menyoroti proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, yang kembali amblas hanya beberapa minggu setelah selesai dikerjakan. Mereka menduga adanya kelalaian dalam pemenuhan spesifikasi teknis proyek.
“Di lapangan kami temukan konstruksi fondasi tanpa besi yang seharusnya menjadi spesifikasi wajib. Saluran air juga hanya dibuat di bagian depan dan tidak tembus dari ujung ke ujung. Ini menunjukkan kegagalan serius dalam pelaksanaan dan pengawasan,” tegasnya.
Aceng menambahkan, berdasarkan kajian dan data yang mereka himpun, terdapat sedikitnya lima hingga enam temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada proyek-proyek jalan dengan perusahaan berbeda-beda, dengan total nilai kelebihan bayar yang ditaksir mencapai Rp27 miliar selama periode 2019–2024.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar tidak terus berulang,” katanya.
Aksi mahasiswa sempat diwarnai kekecewaan karena Kepala UPTD Bina Marga Wilayah II Sukabumi tidak hadir menemui massa aksi. BEM PTNU menyatakan tidak puas dan mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“Kami beri waktu 3×24 jam. Jika tidak ada tanggapan atau pemenuhan tuntutan, kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar,” ujar Aceng.
Sementara itu, pengurus nasional BEM PTNU, Muhammad Solehudin, menilai ketidakhadiran Kepala UPTD sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik. Ia menyoroti rekam jejak Kepala UPTD yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Setiap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan bermula dari peran PPK. Jika ada enam kali temuan BPK dengan kelebihan bayar, patut diduga ada praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek,” katanya.
Ia menegaskan, BEM PTNU akan mengawal persoalan ini hingga ke tingkat Gubernur Jawa Barat dan aparat penegak hukum, serta membuka ruang publikasi seluas-luasnya agar persoalan ini mendapat perhatian serius.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Wilayah II Sukabumi. (eka)
