JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai pemerintah selama ini tidak peka dalam merespon keluhan publik terkait dengan persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari kasus keracunan, jual beli titik dapur, hingga kasus korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Iskandar menilai bahwa program MBG cacat dari lahir. Menurut dia, program tersebut sejatinya bukan semata-mata meningkatkan gizi siswa, namun hanya sebatas merealisasikan janji kampanye populis yang dipaksakan implementasinya. Sehingga berpotensi dikorupsi. Sebab sejak awal tata kelola hingga perencanaannya sudah bermasalah.
“Sering saya kritisi bahwa program MBG itu cacat dari lahir. Sebab program ini dirancang tanpa kesiapan matang dari sisi rantai pasok (supply chain) petani dan peternak lokal, infrastruktur dapur umum yang belum siap, hingga tidak didasari oleh analisis akar masalah gizi yang mendalam,” ujar Iskandar saat dimintai keterangannya oleh Mediakarya, Rabu (10/6/202).
Akibatnya, muncul sejumlah kasus, seperti alokasi anggaran triliunan rupiah yang lebih menguntungkan vendor atau pejabat tertentu, serta lemahnya pengawasan di akar rumput yang menyebabkan berbagai masalah operasional lapangan.
Iskandar mengungkapkan, sejak berjalannya program MBG, publik dan lembaga konsumen menyoroti banyak temuan kendala di lapangan, mulai dari makanan basi, berjamur, hingga kasus keracunan yang membahayakan penerima manfaat.
“Namun sayangnya meski kritik dan masukan dari masyarakat justru kerap diacuhkan. Bahkan Presiden Prabowo justru kerap memuji program tersebut hingga kepala BGN Dadan Hindayana sendiri dianugerahi Bintang Jasa Utama. Setelah kasus korupsi mencuat, presiden malah bungkam dan tak lagi membangga-banggakan program unggulannya itu,” kata Iskandar.
Iskandar mengaku sejak awal program ini disosialisasikan, dirinya sering mengingatkan bahwa program MBG rentan risiko korupsi sistemik. “Nah akhirnya terbukti, kepala BGN dan dua wakilnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, menyusul dengan terbongkarnya kasus korupsi tata kelola program dan markup anggaran di BGN.
Lebih lanjut, Iskandar juga mengungkapkan bahwa kasus korupsi dalam program MBG itu bukan hanya penyimpangan anggaran, sejumlah pejabat dan pegawai BGN diduga juga ikut terlibat jual beli titik dapur. Celakanya, dapur-dapur mandiri yang diajukan oleh masyarakat yang tidak berafiliasi dengan yayasan pejabat BGN banyak ditolak dengan berbagai alasan dan argumen.
“Bahkan, berdasarkan pengakuan dari sejumlah pemohon, harga satu titik berkisar 200 hingga 300 juta rupiah. Ini sih gila. Bayangkan saja masyarakat yang mau membantu program tersebut secara mandiri malah dimintai uang. Padahal untuk membangun dapur itu sendiri menggunakan uang pribadi pemhon atau mitra dan butuh anggaran hingga 1,5 miliar rupah,” jelasnya.
“Sementara jika dilihat dari perjanjian kerja sama atau PKS antara BGN dengan mitra, pihak mitra berada di posisi yang sangat lemah. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan tindakan penyimpangan,” imbuhnya.
Iskandar juga mengaku mendapat informsi bahwa banyak dapur yang berafiliasi dengan institusi tertentu. Bahkan partai politik hingga lembaga penegak hukum ikut terlibat menangani dapur.
Tidak hanya jual beli titik dapur, banyak pejabat diduga ikut menikmati anggaran MBG melalui yayasan. “Kami mendengar informasi bahwa yayasan yang diloloskan oleh BGN banyak milik pejabat atau orang penting. Sebab yayasan tersebut juga mendapatkan jatah per porsinya 500 rupiah. Jika dikalikan 3500 porsi sudah banyak untungnya. Itu baru satu dapur, bagaimana jika yayasan itu membawahi 10 dapur. bagaimana publik tidak menuding bahwa program MBG dinarasikan maling berkedok gizi,” tutur Iskandar.
Untuk itu, Iskandar juga mendesak agar Kejagung tidak hanya memeriksa pejabat BGN, namun juga diminta mengusut sejumlah yayasan dan mitra yang diduga ikut serta dalam korupsi anggaran BGN.
“Terutama terhadap pemilik dapur yang lebih dari satu. Dan sejumlah yayasan dan mitra yang berafiliasi dengan pejabat tertentu harus diusut. Ini uang rakyat. Jangan sampai nanti dapur-dapur itu jadi sasaran masyarakat yang kesal terhadap program yang dituding menghambur-hamburkan uang rakyat itu,” pungkasnya.
