Oleh Yusuf Blegur
“Disampaikan sebagai bahan diskusi pada kegiatan Kajian Malam Rabuan tgl 23 Juni 2026 di Nawang Center-Rumah Aspirasi Rakyat: Ideologi Pemikiran Bung Karno. Pancasila dan Marhaenisme”
Dari perspektif Soekarno, Pancasila dan Marhaenisme digali dari buminya Indonesia. Nasibnya kontradiktif dan tragis, sama seperti kekayaan alam lainnya yang menjadi korban eksploitasi sekaligus komoditi. Dinikmati oleh segelintir orang dalam elit kekuasaan dan kepentingan global
Sebagai seorang pembelajar yang tumbuh besar dan berkembang dalam banyak diskusi bertema nasionalisme, agama, dan perbandingan ideologi dunia. Penulis masih intens mengikuti dinamika pembahasan Pancasila yang terbuka dan tetap memberikan ruang interpretasi yang luas. Sampai pada satu ketika seorang kawan pegiat literasi menyampaikan premis yang mengidentifikasi Pancasila tak ubahnya sebagai upaya menyusuri pasar raya tafsir. Pancasila memang masih terus diikat oleh jargon harga mati secara tekstual dan kontekstual, tapi sebagai sebuah konsep ia tetap membutuhkan pembuktian dalam wilayah praksis.
Membicarakan Pancasila memang tidak bisa dipisahkan dari kehadiran figur ir. Soekarno, Mr. Moh. Yamin, dan Prof. Dr. Soepomo sebagai tokoh intelektual dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga yang lainnya seperti Mohammad Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Moezakir, H. Agus Salim, Mr. A.A. Maramis, Ki Bagus Hadikoesumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo yang tergabung dalam Panitia Sembilan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia medio Mei hingga Agustus 1945 yang menjadi waktu krusial bagi finalisasi rumusan Pancasila.
Kajian dan pergulatan pemikiran para pendiri bangsa itu tak sebatas pada aspek filosofis dan historis. Diskursus patriotik mereka juga juga sudah menyentuh pemahaman paling fundamen pada komitmen bernegara dan sistem etika hingga pada penyusunan teks dalam kandungan Pancasila.
Sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, Pancasila telah melewati masa kritis kebangsaan di awal kemerdekaan. Dengan tak hanya kompromi namun lebih dari itu mampu membangun konsensus nasional dalam melahirkan dan merawat bersama Indonesia, dari banyak perbedaan keinginan dan cita-cita semua anak bangsa.
Sebagai satu contoh, melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merumuskan sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian berlanjut pada 18 Agustus 1945 bersepakat menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membuktikan sejatinya negara bangsa Indonesia telah mengikrarkan kesadaran kolektif bahwa negara tidak didirikan untuk satu agama, satu suku, dan atau satu golongan saja. Meskipun ada frasa atas berkat Rahmat Allah dalam prrqmbule UUD 1945, yang secara implisit bisa dinilai menjadi pengakuan kemerdekaan Indonesia berasal dari rahim Islam.
Menarik dan tentu saja yang menjadi istimewa adalah Pancasila bukan hanya menjadi faktor kohesif yang mengagregasi kebhinekaan dan kemajemukan Indonesia. Pancasila secara universal juga telah menobatkan nilai-nilainya sebagai pandangan dunia. Terlepas dari eksegesis maupun eisegesis yang menyelimuti Pancasila. Kelima sila yang sering disebut-sebut sebagai sebuah budaya, pandangan hidup sampai ada juga yang menganggapnya sebagai etos dan mitos, nyata-nyata telah menjadi azas opsional dari ideologi kapitalis dan sosialis yang mencengkeram kehidupan global. Pancasila yang menjadi mercusuar sekaligus alternatif dari dominasi pertentangan blok barat dan timur, kuat menjadi motif perumusan dan kelahirannya.
Dalam hal ideologi pemikiran Bung Karno yakni Pancasila dan Marhaenisme. Penulis yang sejak muda kental bersentuhan dengan ajaran Bung Karno melalui buku, diskusi dengan tokoh sekaligus kader, organisasi Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) dan Yayasan Bung Karno (YBK) serta interaksi langsung dengan Putra-Putri Bung Karno. Merasa penting untuk menyampaikan bahwasanya persoalan substantif Pancasila bukan pada polemik siapa yang pertama menggali atau menggagasnya dan kapan dicetuskannya. Meskipun aspek historis itu telah menjadi perdebatan yang tak pernah usai dan persinggungan klaim sepanjang keberadaan Pancasila. Bahkan tak sedikit yang terbilang menggugat dan menolak keberadaannya dalam tatanan implementatif.
Pun, baik Soekarno, Moh Yamin, Soepomo dll. para The Founding Father. Mungkin saja tak pernah mengurusi soal-soal eksistensi personal dan ketinggian hasrat pada pengakuan sejarah. Hanya ada kerja-kerja kolektif kolegial baik secara struktural maupun kultural saat menggali dan mengangkat Pancasila ke permukaan tanah air Indonesia sebagai negara bangsa. Usai proklamasi kemerdekaan digaungkan dan di saat genting meletakkan dasar negara dan falsafah bangsa, para pemimpin revolusi itu berjibaku dan tenggelam hanya dalam geliat ‘tour of duty’ mengantarkan kelahiran dan masa depan republik sebagai negara merdeka selamanya, berdaulat, dan tetap menjaga harga diri dan martabat bangsa.
Soekarno, yang kemudian dikenal sebagai Bung Karno memang dapat meyakinkan rakyat rakyat dengan pesona dan daya tariknya dalam mengenalkan, memaknai, dan meresonansi secara luas keberadaan Pancasila. Memiliki qua intelektual dan qua ideologi, Bung Karno yang nasionalis religius dan religius nasionalis itu mampu melakukan aktifitas transformatif pada Pancasila dalam mulai dari pelosok wilayah nusantara sampai ke panggung-panggung internasional. Bung Karno dengan kemampuan retoris yang memukau dan kepribadian karismatik di hadapan publik. Berhasil membawa Pancasila bukan saja sebagai ideologi lokal, lebih dari itu menjadi prinsip-prinsip global yang tetap relevan sepanjang peradaban manusia.
Terlepas dari hitam putih figur Bung Karno dan korelasi antara cita-cita ideologi dengan kebijakannya sebagai pemimpin Indonesia. Bung Karno tak pernah lepas dari kontroversi dan polemik berkepanjangan. Bung Karno telah menjadi pemikir intelektual dan inteletual pemikir yang sarat jiwa progresif revolusioner. Proklamator dan presiden pertama Indonesia itu menjadi salah satu pemimpin negara dunia ketiga yang dipuja sekaligus dibenci oleh sebagian bangsanya sendiri dan sebagian bangsa asing terutama negara adidaya.
Pancasila oleh Bung Karno dijabarkan juga sebagai Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Dari situlah Pancasila kemudian diperas menjadi Trisila dan dasa sila yang oleh bangsa Indonesia dan dunia dikenal sebagai Trisakti yaitu berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut Bung Karno, Pancasila yang menjadi filosofi grondslag bukan hanya sebagai antitesis terhadap ideologi kapitalis dan komunis. Pancasila seperti dikutip Bung Karno telah menjadi satu tatanan nilai yang diyakini mampu menghapus eksploitasi bangsa atas bangsa dan eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de nation par nation and exploitation de l’homme par l’homme).
Sebagai sebuah konsep Das Sollen dan Das Sein, kehadiran Pancasila memang menjadi ‘Culture Shock’ bagi dominasi dan hegemoni dunia barat dan timur (blok kapitalis dan komunis) pasca perang dunia kedua dan memasuki perang dingin. Pancasila oleh Bung Karno telah menjadi inspirasi yang mendorong pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika pada 18-25 April 1955 di Bandung yang ikut menjadi spirit kemerdekaan banyak negara bangsa di Asia-Afrika. Tak cukup sampai di situ, Bung Karno juga memperkenalkan Pancasila secara luas dalam pergaulan internasional melalui sidang Umum PBB ke-15 di New York pada 30 September 1960, telah di kenal luas sebagai prinsip-prinsip ‘To Build the World A New’. Membangun tatanan dunia baru yang bebas dari belenggu liberalisasi kapitalisme dan sosialisme komunisme.
Pancasila itu yang kemudian menjadi inti dan dikemas sebagai Marhaenisme oleh Bung Karno, telah menjadi ideologi nasionalisme dan internasionalisme. Marhaenisme bukan saja muncul sebagai sekadar faktor refleksi dan diferensiasi kapitalisme industri pada kaum buruh di Eropa yang dikenal sebagai kalangan proletar. Marhaenisme yang menjadi semacam sublimasi Pancasila itu merupakan kondisi obyektif (objective gegiven) massa rakyat Indonesia yang masih memiliki mental inlander akibat kolonialisme dan imperialisme lama yang panjang yang terus menghidupkan feodalisme hingga era kekinian.
Aktualisasi Pancasila dan Marhaenisme
Dunia memang masih dan akan terus dikuasai oleh kolonialisme dan imperialime, hanya bentuknya saja yang berbeda dari metode kuno ke strategi modern. Dari digitalisasi informasi dan teknologi, digitalisasi keuangan dan perbankan, serta digitalisasi ideologi. Pertentangan ideologi dunia seperti siklus sejarah yang berulang. Pemilik modal menguasai ekonomi, industrialisasi sumber daya alam serta penghisapan yang lemah oleh yang kuat. Selebihnya untuk mengamankan penjajahan modern atas nama investasi itu dibutuhkan infrastruktur strategis instrumen negara berupa kekuatan persenjataan dan militer. Begitulah Das Capital oleh Karl Marx bekerja, bahkan menjadi perpaduan antara kapitalisme dan komunisme sekalipun.
Pancasila dan Marhaenisme menjadi seperti tak bernyawa. Bagaikan mati dalam hidup dalam proses penyelenggaraan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Kondisi miris dan naif itu seiring sejalan dengan kejatuhan pemerintahan Soekarno yang begitu begitu progresif revolusioner membawa Indonesia sebagai negara besar dan maju. Pancasila dari para penggali dan perumusnya menjadi uthopis setidaknya mati suri usai mereka tak berkuasa dan meninggalkan dunia ini. Dari zaman ke zaman, dari orde ke orde pemerintahan, Pancasila hanya menjadi simbol dari kebekuan historis dan ideologis. Menjadi hiasan dan jargon semu. Pancasila dan Marhaenisme tetap ada, sebatas romantisme tanpa perwujudan nyata dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, apalagi dunia.
Kegagalan Pancasila dan Marhaenisme dalam aspek aktualisasi memang linear dengan runtuhnya dan pasca kekuasaan Soekarno oleh konspirasi global.
Sama halnya dengan Bu g Karno sendiri, stagnasi ideologi Bung Karno juga diakibatkan dan sebagai konsekuensi logis dari melawan kolonialisme dan imperialisme dunia.
Dalam sejarah pemerintahan Orde Baru hingga era reformasi.
Bahkan lebih dari satu dekade ini oleh rezim Jokowi dan Prabowo, Pancasila dan Marhaenisme harus mati berkali-kali, nilai-nilai dan spiritnya terbunuh berulang-ulang.
Pancasila dan Marhaenisme yang memiliki relasi kuat dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bangsa Indonesia cinta kemerdekaan dan anti penjajahan di muka bumi harus dilecehkan dan tersingkir. Negeri yang mengandung Pancasila dan Marhaenisme itu kini menjadi rahim paling nyaman bagi kehidupan kapitalisme dan komunisme. Bangsanya menjadi penganut materialisme namun tetap sebagai budak bangsa asing. Lebih miris lagi eksistensi Indonesia menjadi bangsa hipokrit di hadapan negara-negara lain.
Bergabungnya Indonesia dengan Amerika dan Israel dalam BoP (Board of Peace) dan ART (Agreement Reciprocal Trade) dibawah kepemimpinan Prabowo, membuktikan bulan hanya posisi tawar yang lemah tapi menjadi negara yang lemah dan dan tak berdaya dalam pergaulan internasional. Bukan saja menjadi pengkhianatan dan kejahatan konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Bangsa Indonesia begitu terluka dan traumatik ketika mengingat pidato Bung Karno di forum PBB yang tegas menolak mengakui Israel sebelum Palestina menjadi negara merdeka.
Lalu, di tengah kehidupan yang porak poranda akibat kehancuran konstitusi dan demokrasi. Ketika rakyat Indonesia tak lagi mampu memaknai dan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian realitas yang tak terbantahkan bangsa yang kaya sumber daya alamnya harus hidup dalam kemiskinan dan kebodohan struktural. Hidup terus dieksploitasi oleh pajak yang mencekik, harga sembako yang melambung tinggi, tarif listrik, gas dan BBM yang mulai menyesakkan dada. Begitupun kebebasan berpendapat dan bersuara kritis semakin dibungkam perilaku kekuasaan yang represif dan fasis. Dimanakah ideologi Pancasila dan Marhaenisme berada atau bersembunyi?.
Rasanya Atas Nama Bangsa Indonesia, meskipun imajiner kami ingin berdialog dengan Bung Karno dan kolega pendiri bangsa lainnya. Kenapa kalian perjuangkan kemerdekaanIndonesia hanya untuk hidup terjajah?. Betapa Berjaraknya nilai-nilai dan tindakan yang terjadi selama ini, wahai penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi.
Penulis: Analis Institute for Public Policy Strategic
