JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Ucok Sky Khadafi menilai pernyataan mantan Wali Kota Bekasi Muchtar Muhammad (M2) yang memberikan dukungan terhadap Tri Adhianto merupakan bentuk keputusasaan setelah dirinya gagal mendapat tiket untuk maju pada pilkada 2024.
Hal itu dikatakan Ucok menanggapi beredarnya video terkait dengan pernyataan M2 yang viral di sejumlah grup WhatsApp yang memberikan dukungan terhadap pasangan Tri Adhianto- Harris Bobihoe.
“Jadi dukungan M2 kepada Tri Adhianto pada pilkada Kota Bekasi itu saya menilai itu hanya sebatas transaksional. Dan boleh jadi karena sama-sama dari PDIP. Meski dia (M2) sendiri pernah sesumbar bahwa tiada maaf buat Tri Adhianto lantaran sebagai rivalnya saat masih berjuang merebut rekom dari DPP PDIP. Tapi yang namanya politik itu sangat dinamis,” ujar Ucok dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).
Namun demikian, kata Ucok, publik bakal menertawakan dagelan politik yang tengah dimainkan oleh M2 sendiri. Jadi, lajut dia, manuver M2 bukan sebatas history kader PDIP yang mendukung calon dari PDIP.
“Justru kami menilainya bahwa ada kecenderungan bahwa M2 yang merupakan mantan terpidana korupsi lebih cocok berada di circle yang sama. Seperti halnya baru-baru ini sempat mencuat bahwa Tri juga telah dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi,” ujar Ucok.
Menurutnya, M2 merupakan mantan koruptor yang sempat dipenjara atas tuduhan korupsi yang dilakukannya saat menjabat Wali Kota Bekasi sebelum Rahmat Effendi, dan saat ini mantan politikus Golkar itu juga tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pondok Rajeg.
“Nah, sementara Tri Adhianto sendiri saya rasa juga bukan orang yang bersih-bersih amat. Kasus korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah LSM di Kota Bekasi ke KPK yang diduga menyeret nama Tri Adhianto dikhawatirkan kembali menjadi daftar calon kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya tidak mulus,” ungkapnya.
Ucok menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu sumber terpercaya di KPK, bahwa lembaga antirasuah itu telah mengendus adanya dugaan aliran dana dari sejumlah Kepala Dinas maupun pejabat di lingkungan Kota Bekasi kepada mantan Wali Kota dan salah satu calon kepala daerah yang akan berkontraksi pada pilkada mendatang.
“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pejabat di Pemkot Bekasi yang mensupport dana kepada salah satu kepala daerah. Bahkan dari siapa pintunya, KPK juga sudah mengidentifikasi. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya,” jelas Ucok.
Oleh karenanya, Ucok mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar memilih kepala daerah yang bersih dari persoalan hukum. Baik itu yang menyangkut dirinya maupun keluarganya.
Lebih lanjut, di era perkembangan teknologi informasi yang kian canggih, masyarakat juga dapat mentracking melalui media sosial maupun media online terkait dengan rekam jejak dari tiga paslon yang akan berlaga pada pilkada mendatang.
Dia juga mengingatkan bahwa sudah dua kepala daerah di Kota Bekasi yakni Mochtar Muhammad dan Rahmat Effendi diciduk KPK sebelum habis masa jabatannya, lantaran terlibat skandal korupsi.
“Nah jangan sampai pemerintah Kota Bekasi kembali mengalami turbulensi akibat kepala daerahnya kembali diborgol oleh KPK. Untuk itu masyarakat Kota Bekasi diminta agar tidak memilih pasangan cakada memiliki rekam jejak yang buruk,” tandasnya. **
