Dinas LH Belum Lengkapi Dokumen, Pengadaan Lahan di TPA Burangkeng Belum Terlaksana

- Editor

Kamis, 5 Juni 2025 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, saat diwawancarai wartawan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, saat diwawancarai wartawan.

KAB.BEKASI – Rencana pengadaan lahan untuk pengolahan sampah dengan teknologi modern di TPA Burangkeng ternyata masih berproses dan belum dapat terlaksana. Padahal, TPA tersebut saat ini sudah overload dan rencana pengadaan lahan sudah diwacanakan sejak Desember 2024.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

“Kita (Disperkimtan) masih menunggu, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh kawan-kawan LH (Dinas Lingkungan Hidup),” kata Chaidir kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan (FJPL) di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Selasa (3/4/2025).

Selain itu, Chaidir juga belum dapat memastikan luas lahan yang akan dibebaskan untuk keperluan TPA Burangkeng karena prosesnya masih berjalan.

Baca Juga:  Prabu Peduli Lingkungan dan Yayasan HKS Gelar Malam Peringatan Kemerdekaan RI ke-80

“Kita ada tahapannya, kelihatan [luasnya] nanti setelah ada pengukuran atau ada KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) dari teman-teman LH, kaitannya keperluan berapa sih, seperti itu,” terangnya.

Lebih lanjut, Chaidir menegaskan bahwa Disperkimtan sesuai tugas pokok dan fungsinya hanya menangani pengadaan tanah. Proses dimulai ketika ada surat permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait kebutuhan pengadaan tanah di TPA Burangkeng.

“Kami prosesnya ada surat permohonan dari DLH yang kaitannya dengan pengadaan tanah yang ada di TPA Burangkeng. Setelah ada pengajuan itu, kami melakukan perencanaan, konsolidasi, dan kami pun melakukan pendampingan hukum dengan berkoordinasi dengan kawan-kawan Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Bekasi,” tutup Chaidir. (Supri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:09 WIB

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB