JAKARTA, Mediakarya – Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa KDM akhir-akhir ini mendapat sorotan publik lantaran gaya kepemimpinannya yang dinilai hanya mengedepankan pencitraan dan publisitas melalui konten digital.
Direktur eksekutif Instutute for Public Polcy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur, mengungkapkan bahwa publik perlu belajar dari gaya pencitraan yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo saat menjadi Guebrnur DKI Jakarta. Pasalnya gaya kepemimpinan KDM kerap dikaitkan dengan Jokowi blusukan ke lapangan.
Selain itu, KDM juga aktif memanfaatkan media sosial untuk pencitraan serta komunikasi publik. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjulukinya sebagai “Jokowi Jilid 2” atau versi Sunda.
Meskipun terlihat mirip dalam hal interaksi kerakyatan dan perolehan simpatik publik, Yusuf menilai ada perbedaan mendasar antara keduanya. Jokowi cenderung memakai pendekatan birokrasi dan dialog bertahap, sementara KDM sering kali mengambil eksekusi kebijakan spontan di tempat yang terkadang menuai kontroversi.
“Namun demikian, kami menilai bahwa populisme instan karena aksi bagi-bagi bantuan atau sidak viral tidak otomatis menyelesaikan akar masalah struktural, seperti kemiskinan sistemik dan kualitas hidup jangka panjang,” kata Yusuf kepada Mediakarya di Kota Bekasi, Senin (10/8/2026)
Menurutnya gaya kepemimpinan KDM yang cenderung mengedepankan pencitraan emosional dan publisitas berbasis konten dinilai lebih menonjolkan kedekatan emosional daripada pengujian kebijakan yang sistematis.
“Pendekatan visual dan viral berisiko membuat masyarakat melihat persoalan pembangunan yang kompleks secara sempit. Selain itu, diskresi atau tindakan cepat pemimpin lewat konten terkadang dianggap melompati prosedur administrasi formal,” ujar Yusuf.
Yusuf mengungkapkan, keberhasilan kepala daerah tidak bisa diukur dari tingginya popularitas, elektabilitas, atau konten viral semata, melainkan harus diuji melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran riil di daerahnya. Keberhasilan pemimpin harus dilihat dari perbaikan kualitas hidup warga, bukan sekadar aksi populis atau tingginya tingkat kepuasan di media sosial.
“Konten di medsos memaki-maki supir atau bawahannya di lapangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan KDM dalam memimpin Jabar. Akan tetapi publik perlu mempertanyakan apakah angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat benar-benar berkurang secara signifikan sejak dipimpin KDM,” ungkap Yusuf.
Publik diminta belajar dari gaya kepemimpinan Jokowi saat di DKI dengan blusukannya dan mencitrakan diri sebagai ‘wong ndeso’ tapi di balik itu ada syahwat politik yang tinggi untuk maju sebagai capres. Meski Jokowi sendiri sempat mengelak akan nyapres, namun pada kenyataannya Jokowi maju juga.
Mantan aktivis 98 ini juga menilai KDM memiliki kemiripan dengan Jokowi. Gubernur Jabar itu tengah mencitrakan dirinya sebagai kepala daerah yang peduli dengan rakyat. Bahkan ketika memberikan bantuan atau blusukan dia kerap membawa tim kameramen untuk memenuhi kebutuhan kontennya di medsos.
Yusuf menegaskan, meski popularitas KDM saat ini cukup tinggi, namun demikian tingkat kepuasan dan viralitas yang tinggi di media sosial belum otomatis sejalan dengan indikator makro.
Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana Jawa Barat belum masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan kualitas hidup terbaik. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat berada di posisi ke-15 nasional dengan skor 75,90.
“Oleh karena itu, keberhasilan pemimpin harus diuji secara adil melalui penurunan angka kemiskinan, pengangguran, serta penciptaan lapangan kerja secara masif, bukan sekadar dari aksi bantu warga yang viral di depan kamera.,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik Adi Prayitno mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak “ilusi media sosial”.
Menurutnya, aksi KDM membantu satu atau dua orang yang viral memang baik, namun hal itu tidak bisa dianggap sebagai solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran jutaan masyarakat Jawa Barat.
“Aksi sosial personal tidak sama dengan penyelesaian masalah sistemik,” ujar Adi seperti dikutip Mediakarya.
Pernyataan Adi pun mendapat respon di media sosial, salah satunya akun matcha.tea.1402,yang menyebut bahwa KDM tidak pernah menyelesaikan masalah secara struktural/sistemik sebagai gubernur.
Menurutnya bahwa KDM hanya menyelesaikan satu atau dua kasus dan diviralkan. Seperti masalah sampah sungai, pembongkaran bangunan di Bekasi, namun tidak pernah mengeluarkan aturan tegas tentang pengerukan/reklamasi sungai di Jabar.
“Ya cuma satu sungai itu aja yang dia urusin. Sementara hal lain juga sama. Satu tempat dia urusin, seolah-oleh sudah kerja buat se-Jabar,” katanya. (Pri)
