Kantor Hukum Ksatria Dampingi Korban Dugaan Pencabulan, Stifan Heriyanto dan Gopur Bule Siap Kawal Proses Hukum

- Editor

Kamis, 24 September 2026 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,MediaKarya: Kasus dugaan pencabulan menjadi perhatian publik.
Seperti yang terjadi di Kota Depok, saat ini Kantor Hukum Ksatria sedang menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur di kawasan kota Depok, Jawa Barat.

Korban dalam perkara tersebut mendapatkan pendampingan hukum dari Kantor Hukum Ksatria, melalui kuasa hukum Stifan Heriyanto, S.E., S.H., M.H., dan Gopur Bule,S.H.

Stifan Heriyanto mengatakan, pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, korban berhak mendapatkan rasa aman serta pendampingan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami dari Kantor Hukum Ksatria akan terus mendampingi dan mengawal kepentingan hukum korban. Kami berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” ujar Stifan.

Lebih lanjut, Stifan Heriyanto sebagai kuasa hukum korban bersama orang tua sudah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Depok dengan nomor laporan LP/B/2186/IX/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA

Kemudian, Stifan mengapresiasi Polres Metro Depok yang segera cepat tanggap dan segera menangkap predator-predator anak yang meresahkan ini.

Baca Juga:  Diduga Dimintai Uang Pengganti Aspal, Korban Mobil Terbakar di Tol Cijago Lapor Kementerian PUPR

“Saya sangat mengapresiasi tindakan cepat dari Polres Metro Depok yang langsung melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan dugaan pencabulan 3 kali ditempat yang berbeda terhadap anak dibawah umur ini,” tuturnya.

Stifan Heriyanto menegaskan bahwa tidak ada kata kompromi, untuk para predator-predator anak ini. Stifan juga meminta, kepada pihak-pihak terkait seperti Komnas Perlindungan anak untuk tegak lurus melindungi generasi-generasi bangsa.

“Jelas, ini merupakan tugas kita bersama dalam melindungi anak-anak dibawah umur. Pemerintah juga harus turut serta dalam konteks ini adalah Komnas Perlindungan Anak,” ujarnya.

Sementara itu, Gopur Bule SH menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti setiap tahapan proses hukum dan memberikan pendampingan kepada korban sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Kantor Hukum Ksatria juga menghimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengambil kesimpulan sebelum fakta serta alat bukti dipriksa oleh aparat penegak hukum,” ucapnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding
Diduga Dipaksa Akui Selingkuh dan Tanda Tangani Surat, Korban Kekerasan di Brebes Minta Keadilan
Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya
LI-TPK Minta Kapolri Bongkar Jaringan Bisnis Haram Listyo dari Tambang Ilegal Hingga Baking Judol
Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo
Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan
Kapolri Terbaik Versi Habiburrahman Kini Jadi Tersangka Akibat Menyadap Presiden
Kasus Penyadapan Ilegal jadi Momentum Jenderal Suyudi Lepaskan Polri dari Stigma Parcok Warisan Geng Solo

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:28 WIB

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding

Selasa, 10 November 2026 - 06:15 WIB

Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya

Senin, 9 November 2026 - 12:15 WIB

LI-TPK Minta Kapolri Bongkar Jaringan Bisnis Haram Listyo dari Tambang Ilegal Hingga Baking Judol

Senin, 9 November 2026 - 08:33 WIB

Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo

Senin, 9 November 2026 - 07:23 WIB

Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB