Jakarta, Media Karya – Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dengan berbagai prioritas strategis.
RAPBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp91,14 triliun, meningkat 6,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pembahasan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien.
“Kombinasi antara Ketua DPRD DKI Jakarta Ustaz Khoirudin dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Marullah Matali, diyakini menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembahasan dan penyelesaian APBD 2025. Ketua DPRD Ustaz Khoirudin dikenal berpengalaman dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Jakarta,” ujar pengamat kebijakan publik, Sugiyanto saat berbincang dengan Media Karya, Senin (11/11/2024).
Menurut pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini dengan pendekatan inklusif dan kemampuan komunikasi yang baik, Ustadz Khoirudin mampu menjembatani aspirasi anggota DPRD serta menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pengalaman dan ketokohannya dalam politik Jakarta membuatnya mampu memastikan bahwa pembahasan anggaran berjalan lancar,” ujarnya lagi.
Sementara itu, lanjut SGY Marullah Matali, yang dilantik sebagai Sekda DKI Jakarta pada 8 November 2024, memiliki rekam jejak solid dalam birokrasi.
“Pengalaman panjangnya di berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sosok yang memahami berbagai isu krusial di ibu kota,” bebernya.
Dalam konteks ini, menurut SGY kolaborasi antara Ketua DPRD Ustaz Khoirudin dan Sekda Marullah Matali diharapkan memberikan dampak positif, terutama dalam efisiensi pembahasan dan penetapan APBD. Pengawasan anggaran yang ketat akan mendukung realisasi program yang lebih cepat dan tepat sasaran.
“Keberhasilan dalam menuntaskan RAPBD 2025 DKI Jakarta tepat waktu sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara kedua pemimpin ini. Kepemimpinan mereka yang saling melengkapi dari sisi politik dan teknokratis menjadi kunci untuk memastikan bahwa APBD 2025 tidak hanya disahkan tepat waktu tetapi juga diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya. (dri)
