JAKARTA, Mediakarya–Penataan kawasan Setu Babakan, Jakarta selatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penataan fisik, tetapi juga mengutamakan keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima (PKL) dan warga sekitar yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengharapkan konsep awal pengembangan Setu Babakan sebagai kawasan cagar budaya Betawi memang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui berbagai aktivitas ekonomi, seperti kuliner, kerajinan batik, hingga usaha mikro lainnya.
Karena itu, lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini proses penataan yang sedang dilakukan harus tetap berpihak kepada warga.
“Kalau memang dibuat zona-zona untuk PKL, kawasan Setu Babakan sebenarnya sangat luas sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak pedagang. Yang penting warga sekitar tetap mendapatkan ruang untuk berusaha,” ujar Yuke saat berbincang dengan wartawan, Rabu (8/7/2026).
Menurut wakil bendahara umum DPP PDIP saat ini sebagian PKL sedang menjalani proses relokasi karena sebelumnya berjualan di atas saluran air.
Meski demikian, ia berharap lokasi relokasi tidak terlalu jauh dari kawasan Setu Babakan agar para pedagang tidak kehilangan pelanggan dan sumber penghasilan.
“Kalau memang harus direlokasi, jangan terlalu jauh. Mereka adalah warga yang sudah lama berusaha di sana dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi kawasan Setu Babakan,” ujar politisi dapil Jakarta Selatan ini.
Selain menyoroti penataan Setu Babakan, loyalis Megawati itu juga mendorong optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Menurutnya, banyak lahan milik pemerintah yang menganggur selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan sampah organik.
“Keberadaan lahan kecil sekalipun dapat membantu masyarakat mengolah sampah dedaunan maupun sampah organik lainnya. Sehingga mengurangi beban pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir,” bebernya.
Lebih lanjut, Yuke juga meminta adanya pendataan aset lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pemanfaatannya lebih optimal.
“Koordinasi antara dinas terkait, pemerintah kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup perlu diperkuat untuk mendukung kebutuhan fasilitas pengolahan sampah di lingkungan warga,” katanya.
Tak hanya itu, Yuke juga turut menyinggung perlunya penyelesaian persoalan aset lintas dinas yang sering menghambat pembangunan fasilitas publik, seperti perbaikan jalan setapak yang menjadi akses warga menuju sekolah maupun rumah ibadah.
“Saya harapkan pemerintah mengkaji kemungkinan pemanfaatan lahan TPU di Pondok Ranggon yang dinilai dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan sekolah,” ungkapnya.
Menurutnya, kebutuhan ruang pendidikan sama pentingnya dengan penyediaan fasilitas umum lainnya sehingga perlu dicari solusi terbaik melalui koordinasi lintas instansi.
“Kalau memang memungkinkan, tentu harus dicari jalan tengah agar kebutuhan masyarakat, baik untuk fasilitas pendidikan maupun fungsi lahan lainnya, sama-sama dapat terpenuhi,” pungkasnya. (dri)
