Enam Juta Data NPWP Bocor, Pembina LPKAN sebut Indonesia Darurat Ciber Security

- Editor

Jumat, 20 September 2024 - 09:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

JAKARTA, Mediakarya – Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia, kali ini adalah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga telah dibobol.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan kebocoran data ini sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia, data tersebut diduga dijual di Breach Forum.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomer hp, email dan lain-lain. Kenapa kita tahu kalau data di jual ke breach forum,” kata Wibi dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (20/9/2024).

“Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas kalau saya sebutkan tadi semua, sudah jelas dong bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” imbuhnya.

Baca Juga:  KPK Beberkan Capaian Kinerja Sejak Beralih Jadi ASN

Wibi juga mengaku telah mengkroscek data, NIK dan NPWP. Ternyata data NIK-nya, valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor.

Wibi juga mengingatkan bahayanya data-data yang bocor itu digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak.

Dia menilai persoalan bocornya data yang berulangkali kali ini, wujud pemerintah tidak serius dan dan dinilai abai terhadap kelangsungan pengamanan data base yang dikelola Kominfo, dan fungsi BSSN.

“Mana fungsi Kominfo dan BSSN, oleh karenanya saya berpikir Indonesia sudah darurat ciber security,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN
Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun
Prabowo Setujui Tunjangan Khusus Dokter Spesialis 30 Juta Tiap Bulan
Penutupan Muktamar Prabowo Sah Jadi Warga NU Seumur Hidup
Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah
Aktivis Tolak Wacana Rusun di Atas Sungai, Sebut Gagasan Menteri PKP Konyol
Hampir Satu Dekade Tak Kunjung Diterapkan, Kebijakan Cukai MBDK Resmi Digugat ke PTUN
Nama Ranny Fahd Muncul Jelang Musda Golkar Kota Bekasi

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 02:38 WIB

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN

Selasa, 1 September 2026 - 02:26 WIB

Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Selasa, 1 September 2026 - 02:15 WIB

Prabowo Setujui Tunjangan Khusus Dokter Spesialis 30 Juta Tiap Bulan

Senin, 31 Agustus 2026 - 22:12 WIB

Penutupan Muktamar Prabowo Sah Jadi Warga NU Seumur Hidup

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:37 WIB

Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah

Berita Terbaru

Mabes Polri (Ist)

Ekonomi & Bisnis

Dittipidter Bareskrim Polri Garda Terdepan Melawan Mafia Sumber Daya Alam

Selasa, 1 Sep 2026 - 05:49 WIB

Presiden Prabowo Subianto

Nasional

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:38 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

Nasional

Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:26 WIB