Fraksi PDIP DPRD DKI Desak KPU DKI Eliminasi Paslon Independen

- Penulis

Jumat, 16 Agustus 2024 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dwi Rio Sambodo

Dwi Rio Sambodo

JAKARTA, Media Karya – Banyaknya warga DKI Jakarta yang merasa KTP-nya dicatut untuk kepentingan politik pilkada 2024 mendapat sorotan tajam sekretaris fraksi PDIP Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo.

Seperti diketahui KPU DKI menyatakan Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen.

“Saya harus kritik keras masalah Pencatutan untuk event PILKADA ini karena sudah tidak sesuai dengan prinsip PEMILU LUBER DAN JURDIL, “ujar Rio saat berbincang kepada wartawan, Jumat (16/8).

Saat ini, kata Rio yang juga anggota komisi A DPRD DKI pihaknya juga sedang melakukan cross check di lapangan termasuk memberikan tutorial kepada warga masyarakat untuk secara bersama sama melakukan pengecekan KTP-nya dan membuat kanal pengaduan untuk temuan Pencatutan KTP warga masyarakat.

“Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian Pencatutan ini padahal tidak pernah merasa mendukung paslon independent manapun. Laporan pengaduan akan kami kumpulkan dan akan kami jadikan bahan pertanyaan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta dan dinas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL),”ujarnya lagi.

Baca Juga:  Kawal Penghitungan Suara, Aktivis Jakarta Harap KPU dan Bawaslu Netral dan Profesional

Politisi yang sudah 3 periode duduk di Kebon Sirih ini menentang keras segala bentuk rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan paslon tertentu sehingga membuat demokrasi yang sudah susah payah kita bangun selama ini mengalami kemunduran.

“Mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilu Kepala Daerah khususnya di Jakarta untuk benar benar berjalan demokratis tanpa meninggalkan prinsip LUBER dan JURDIL,” ujarnya penuh semangat.

Menurut ketua DPC PDIP Jakarta Timur ini menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pidana, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 (G) ayat 1, UUD 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi Pasal 65 dan Pasal 67 dan Pasal 185A UUD Pilkada.

“Berdasarkan hal hal tersebut diatas meminta KPU Provinsi DKI Jakarta untuk eliminasi calon kepala daerah tersebut,” tegasnya berapi-api. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Gandeng BPJPH, Delana dan Kain Halal Hadirkan Inovasi dari Hulu hingga Hilir
Layanan BJB Syariah Terganggu, Ketua BPKN RI Minta Transparansi dan Perlindungan Nasabah
Polisi Amankan 8 Orang Saat Operasi Cipkon Di Jakpus
Kepongahan AS Meredup, Kekuasaan Tak Lagi Mutlak
Potong Babi Hutan Simbolkan Pembersihan Koruptor, LSM PMPR Demo Pemkot Bandung
Polda Metro Jaya Ringkus WNA Asal Brunei Yang Aniaya WNA Lain Hingga Tewas
realme C100i Jadi Pilihan Anak Muda Aktif dengan Baterai 7000mAh
Gaji Ke-13: Peristiwa yang Selalu Dirindukan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 22:29 WIB

Gandeng BPJPH, Delana dan Kain Halal Hadirkan Inovasi dari Hulu hingga Hilir

Sabtu, 30 Mei 2026 - 15:14 WIB

Layanan BJB Syariah Terganggu, Ketua BPKN RI Minta Transparansi dan Perlindungan Nasabah

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:30 WIB

Polisi Amankan 8 Orang Saat Operasi Cipkon Di Jakpus

Rabu, 27 Mei 2026 - 06:59 WIB

Kepongahan AS Meredup, Kekuasaan Tak Lagi Mutlak

Selasa, 26 Mei 2026 - 23:25 WIB

Potong Babi Hutan Simbolkan Pembersihan Koruptor, LSM PMPR Demo Pemkot Bandung

Berita Terbaru

Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, memfasilitasi pembentukan Badan Pengurus Cabang (BPC) Bamuspernis dan Panitia HUT RI Ke-81 Tahun 2026. (Foto: Mediakarya)

Daerah

Camat Onolalu Fasilitasi Musyawarah BPC Bamuspernis

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:54 WIB