JAKARTA, Mediakarya – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman yang menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbaik sepanjang sejarah, kini menjadi sorotan tajam dan bahan sindiran keras publik.
Pernyataan itu kembali viral setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua umum partai politik, wartawan, hingga aktivis LSM.
Padahal, pujian Habiburrahman itu disampaikan justru di saat proses pengesahan Undang-Undang Polri yang baru, dua minggu setelah Presiden Prabowo disebut sudah menyetujui hasil rekomendasi Komisi Reformasi Polri.
Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD mengaku langsung tertawa saat mendengar Habiburrahman menyebut Listyo sebagai Kapolri terbaik.
“Menurut Habiburrahman justru Listyo ini Kapolri terbaik. Iya kan ada kan Kapolri terbaik tiba-tiba dipecat. Sekarang ini Listyo polisi terbaik apa terjahat ini. Enggak ada Kapolri yang sejahat ini,” tegas Mahfud dilansir dari iNews Jumat (6/11/2026).
Mahfud menyebut pujian itu sengaja dilontarkan untuk menepis hasil Komisi Reformasi Polri yang sudah disetujui Presiden Prabowo.
“Pak Prabowo setuju semua itu. Sudah diumumkan Pak Prabowo setuju nih hasil reformasi Polri. Tiba-tiba dua minggu kemudian keluar undang-undang Polri yang baru ndak masuk sama sekali. Dan di dalam pidato pengesahan itulah Habiburrahman mengatakan bahwa Pak Listyo Sigit adalah Kapolri terbaik di dalam sejarah. Nah itu kan karena waktu itu untuk menepis hasil komisi reformasi itu,” ungkap Mahfud.
Ironisnya, Kapolri yang disebut terbaik itu kini justru berstatus tersangka. Tidak ada dalam sejarah Polri, seorang mantan Kapolri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyadap Presidennya sendiri.
“Ini Kapolri terjelek di sepanjang sejarah. Karena tidak ada Kapolri yang sampai melakukan itu. Mungkin pelanggaran terhadap pidana umum bisa, tapi ini negara loh, kedaulatan negara loh, Presiden,” tegas Mahfud.
Mahfud menegaskan, dulu Polri memang banyak yang jahat. Tapi kejahatannya kriminal umum. Bukan kejahatan terhadap kepala negara.
“Dulu Polri banyak yang jahat. Tapi kan kriminal umum. Kriminal umum yang mereka lakukan bukan kejahatan terhadap kepala negara,” ujarnya.
3 Rekomendasi Yang Dibuang
Mahfud membongkar, ada 3 rekomendasi kunci Reformasi Polri yang sudah disetujui Prabowo, tapi hilang begitu saja saat UU Polri baru disahkan:
1. Batasi Masa Jabatan Kapolri
Agar Kapolri tidak berkuasa terlalu lama. Listyo saat itu sudah 6 tahun menjabat.
2. Kompolnas Diangkat Setingkat Menteri
Agar pengawasan eksternal benar-benar bisa memeriksa Kapolri bintang 4. Bukan sekadar juru bicara normatif yang hanya bilang “kita tunggu dulu laporannya.”
“Kalau Listyo harus dipecat, dewan etik setingkat apa yang bisa meriksa? Dia bintang empat. Sementara ndak mungkin Kapolri sendiri yang memeriksa dia,” ujar Mahfud.
3. Reformasi Kultural Polri
Agar Polri tidak lagi jadi backing tambang ilegal, backing pelanggaran hukum, dan alat politik kekuasaan.
“Kuncinya tiga. Satu, batasi masa jabatan Kapolri. Kedua, pengawasan eksternal supaya dilakukan oleh Kompolnas. Ketiga masalah kultural,” tegas Mahfud.
Publik Bertanya Terbaik dari Mana
Pernyataan Habiburrahman kini berbalik menjadi bumerang. Publik mempertanyakan, atas dasar apa Listyo disebut terbaik, jika di saat yang sama diduga terjadi penyadapan terhadap Presiden, dugaan backing tambang, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya?
Jika Kapolri terbaik saja diduga menyadap Presiden, lalu seperti apa Kapolri terburuk?
Mahfud menutup dengan desakan keras: Polri harus dibersihkan total dari unsur-unsur Listyo dan Jokowi, dan politik juga harus dibersihkan.
“Polisi harus bersih-bersih, politik juga harus bersih-bersih. Agar ketatanegaraan ke depan itu berjalan bagus. Agar negara ini berkeadaban,” pungkas Mahfud.
