BEKASI, Mediakarya – Di tengah gemerlap kemajuan industri dan pesatnya pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi, masyarakat pesisir Muaragembong justru terjebak dalam ketidakadilan pembangunan. Alih-alih menjala kehidupan dari laut yang kaya, nelayan kini lebih sering “menangkap” sampah dan limbah berbahaya.
Kenyataan pahit tersebut melatarbelakangi dukungan Azis Kuncen, Ketua Paguyuban Nelayan Pelestari Muaragembong, terhadap penetapan tersangka Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Tidak ada aksi nyata yang dilakukan DLH Kabupaten Bekasi untuk mengurangi pencemaran di perairan Muaragembong, justru semakin parah,” ungkap Azis saat ditemui Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan (FJPL), Sabtu (15/3/2025).
Mata Azis menerawang jauh saat menceritakan penderitaan yang dialami nelayan setempat. Sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) tiada henti menerjang perairan Muaragembong.
Tumpukan sampah dan keruhnya air limbah itu menjadi pemandangan rutin yang menyambut para nelayan saat hendak mencari nafkah. “Banyak sampah dan limbah beracun kiriman dari luar wilayah Muaragembong,” katanya dengan nada getir
Efeknya sungguh mengerikan. Ikan, kepiting, dan udang kini seolah enggan berkunjung ke perairan Muaragembong. Tambak-tambak warga pun tak luput dari serangan limbah, menyebabkan ikan dan udang mati berjamaah.
Ekonomi nelayan yang sudah rapuh kini semakin terpuruk. “Banyak nelayan yang merugi bahkan ekonomi nelayan semakin jatuh,” ucap nelayan asal Desa Pantai Mekar ini dengan mata berkaca-kaca.
Kondisi menyedihkan ini semakin lengkap ketika layanan pengangkutan sampah yang seharusnya disediakan DLH Kabupaten Bekasi melalui UPTD Kebersihan Wilayah tak pernah menampakkan batang hidungnya di Muaragembong.
Akibatnya, sampah lokal masyarakat bertumpuk dengan sampah kiriman dari luar wilayah, menciptakan pemandangan yang menyesakkan dada. “Imbasnya sampah lokal masyarakat ditambah sampah kiriman dari luar wilayah menumpuk di Muaragembong,” lanjut Azis.
Begitulah nasib masyarakat Muaragembong yang dipaksa berdamai dengan pencemaran sampah dan limbah yang kian hari semakin mengkhawatirkan. Mereka hidup terisolir dan terasing, seolah bukan bagian dari Kabupaten Bekasi. “Wilayah kami memang paling ujung Kabupaten Bekasi. Tapi tidak seharusnya kami diabaikan oleh DLH,” keluhnya.
Harapan Azis sederhana namun mendasar. Dia berharap seharusnya DLH Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) agar permasalahan sampah di Muaragembong dapat teratasi.
Lebih dari itu, Azis memohon dengan sangat agar limbah beracun tak lagi dialirkan ke perairan Muaragembong. “Mayoritas kami ini nelayan. Kalau laut kami tercemar, bagaimana kami bisa mencari makan? Tolong hentikan kedzoliman ini,” pintanya dengan wajah memerah menahan amarah.
Kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang baru terpilih, Azis meletakkan harapan baru. Ia berharap sosok yang tepat akan ditunjuk sebagai Kepala DLH menggantikan Syafri Donny Sirait.
“Dari kepala dinas hingga ke bawahnya harus diganti semua. Tunjuk mereka-mereka yang peduli dan cinta lingkungan, jangan pilih penjahat lingkungan,” pungkasnya dengan tegas. *”
