Oleh: Agus Wahid
Sangatlah fantastik. Itulah perputaran penjualan hewan kurban (kambing dan sapi) semasa Idul Adha. Bagaimana tidak? Untuk menyambut Hari Raya itu, perputaran uangnya menurut catatan artificial intelligent mencapai Rp 26,89 triliun. Perputarannya menjadi penggerak ekonomi sampai ke daerah-daerah.
Perputaran itu benar-benar memberikan multiplier effect. Cukup dahsyat, bagi peternak lokal, pedagang musiman, sektor transportasi darat dan laut hingga penyedia pakan dan lapak penampung hewan. Multiplier effect itu pun bisa disett up lebih jauh secara terencana: menjadi sektor strategis pengembangan budidaya peternakan yang cukup menjanjikan.
Namun, kegiatan ekonomi seputar Idul Adha itu perlu kita soroti lebih jauh dalam konteks lainnya. Karena, perintah ibadah qurban sarat makna. Tidak hanya dalam dimensi keagamaan yang bersifat mahdlah atau ukhrawi semata. Layak digali lebih jauh dalam sisi lain (muamalah) secara substantif dan reflektif.
Pertama dan utama, bagaimana kita memahami substansi ibadah qurban. Jika menengok seuntai sejarah qurban, Nabi Ibrahim AS yang sudah usia 80-an tahun kala itu sedang gelisah karena tak memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Allah pun menjawab kegelisahan “kekasihnya”. Siti hajar pun mengandung. Lahirlah Ismail, putera anak semata wayangnya dari Bunda Hajar.
Tapi, di tengah kebahagiannya, Ibrahim AS – melalui mimpinya sampai tiga kali – harus menyembelih putera semata wayangnya. Muncul renungan, apakah Allah rela dan tega menghancurkan kebahagiaan hambanya, apalagi Ibrahim sudah tercatat sebagai salah satu rasulnya-Ny?
Jelaslah tidak. Lalu, mengapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih puteranya, padahal dalam usia belia dan lagi masa-masa menggemaskan? Inilah perintah yang layak kita analisis lebih jauh secara reflektif. Karena, perintah-Nya pasti mengandung dimensi yang sangat mendalam di balik ibadah mahdloh itu.
Jika kita gunakan kacamata ekonomi, kedudukan sang putera tak ubahnya merupakan “harta” setidaknya hiasan terindah yang tak ternilai harganya. Maka, perintah Allah menyembelih Ismail sejatinya merupakan perintah kepada seluruh umat manusia untuk tidak menumpuk kekayaan tanpa memikirkan hak-hak sosial-ekonomi orang lain.
Subhanallah. Tuntunan-Nya yang diturunkan kepada Ibrahim, dari rentang usianya (2295 SM – 1997 SM), sudah diajarkan prinsip-prinsip distribusi ekonomi empatif, sarat dengan dimensi kemanusiaan dan keadilan.
Sebuah renungan, apakah Ibrahim AS kala itu sudah terpikir makna ekonomi di balik menyembelih puteranya (Ismail) yang kemudian diganti seekor domba? Sejarah mencatat, sebelum hijrah ke Mesir dan Makkah, Ibrahim telah menyaksikan dengan kasat mata sistem ekonomi kerajaan di Mesopatamia Selatan di bawah kepemimpinan ayahnya: Raja Namrud.
Memang, dari jumlah penduduknya yang – menurut data akeologis – berkisar 800 orang kala itu tidak terlihat sejumlah kecil rakyatnya yang berhasil menumpuk kekayaan. Yang terjadi justru kerajaan itulah yang melakukan sentralisasi kekayaan penduduk. Seluruh hasil pertanian dipusatkan. Pusat (istana) melakukan kontrol tanah, pertanian, penyewa dan pekerja. (Nissen, Hans J. The Early History of the Ancient Near East, Chicago: University of Chicago Press, 1988), Bab 4, berjudul “The Urbanization of Southern Mesopotamia”.
Sistem ekonomi Kerajaan Namrud menjadi ingatan kuat bagi Ibrahim. Kala itu, Kerajaan yang kuat tidak memungkinkan rakyatnya melawan atau berontak. Namun, Ibrahim muda menyaksikan ketidakadilan sosial-ekonomi yang menerpa rakyatnya. Ibrahim pun melihat, sejatinya rakyat geram atas sentralisasi kekuasaan yang dipegang ayahnya. Tapi, sekali lagi, dibawah diktatorisme kekuasaan sang Raja Namrud, rakyat Mesopotamia Selatan ada dalam jeratan kemiskinan, kecuali orang-orang di kitaran Istana (inner circle). Pemandangan itu bukan hanya menyedihkan dan memprihatinkan, tapi sekaligus menggeramkan dari perspektif kemanusiaan.
Karena itu, perintah Allah untuk menyemelih anak semata wayangnya, bukan hanya dilihat sebagai ketakwaan terhadap titah-Nya, tapi sesungguhnya Ibrahim pun seperti diingatkan panorama masa lalunya di negeri Mesotomia tentang ketidakadilan sosial-ekonomi yang pernah diberlakukan ayahnya selaku Raja Namrud.
Secara reflektif, dalam perjalanannya, sentralisasi ekonomi tak hanya dikuasai negara. Tapi, pada akhirnya akan muncul catatan dalam sejarah umat manusia. Yaitu, kekayaan menumpuk pada perorangan atau beberapa gelintir orang (oligarch). Disparitas sosial ekonomi ini bisa meledak menjadi konflik horizontal dan vertikal (Selo Soemarjan, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo, 1982, Cetakan 20).
Membaca pemikiran sosiolog terkenal itu, kita bisa merefleksi jika disparitas itu kian melebar, justru posisi “miliarder” terancam posisi dan kepentingannya. Sebab, kaum fakir-miskin sejatinya mengincar hartanya, minimal berdoa untuk dan atau atas nama keadilan bagi semua. Allah pasti berkerja atas nama kehendak kaum fakir-miskin.
Karena itu, back to laptop, perintah Allah kepada Ibrahim AS sejatinya merupakan amanat kepada manusia untuk membangun fondasi sosial tentang harmonitas sesama umat manusia. Pendekatannya adalah keteladanan untuk memotong “harta” kesangannya yang dinanti puluhan tahun sebelumnya: Ismail AS.
Perspektif Politik
Dalam kaitan ekonomi, putera kesangan Ibrahim dinilai sebagai harta yang tak ternilai harganya. Dalam konteks politik, harta lebih diaritikan sebagai kekuasaan. Maka, ketika menyembelih hewan qurban, sejatinya terdapat refleksi pemikiran yang sangat fundamental. Yaitu, membatasi sikap mabuk kekuasaan. Tak boleh berlama-lama mendayung dalam kekuasaan. Juga, tak boleh melampaui batas.
Dan ibadah qurban yang dilakukan setiap tahun, per 10 Dzul Hijjah, berlaku sejak tahun 2 Hijriah – dalam konteks politik – dapat dimaknai sebagai peringatan dini tentang batasan waktu kekuasaan. Jika mempertahankan kekuasaan dan berlama-lama, pada akhirnya akan mengantarkan dirinya sebagai sosok diktator. Perilaku kekuasaan seperti ini jelas-jelas mengancam hak setiap individu, bahkan masa depan kedaulatan negara itu sendiri. Kita sudah mengalami catatan sejarah pahit itu di negeri ini.
Karenanya, Idul Adha tak selayaknya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tapi menjadi landasan reflektif, dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Karena itu pula – terutama kaum politisi – hindarkan jauh-jauh dari perilaku aji mumung (carpedoium: Latin).
Mumpung Idul Adha datang, kemudian dijadilkan momentum membangun citra. Berlomba berqurban, diupload di berbagai media, termasuk media sosial. Memang, prinsip politik berlaku adagium: teruslah membangun citra. Karena politik itu persepsi. Jadi, selaku ada kesempatan atau peluang, gunakan semaksimal mungkin untuk misi pencitraan itu. Itulah sebabnya, pada hari raya seperti Idul Adha pun terlihat kaum politisi berlomba serahkan kambing atau sapinya. Agar kegiatan qurbannya tersiar luas.
Semetara, dalam perspektif keagamaan, praktik ibadah yang dilandasi pamer tergolong riya`. Nilai amalnya bagai debu. Langsung hilang jika tersiram air atau terhempas angin. Boleh jadi, kaum politisi bilang, “Emang gue pikirin. Yang penting, persepsinya tetap bagus. Karena itu harus tetap dilakukan”. Inilah pandangan kedunian yang mubadzir (useless) di mata Allah.
Mengacu pada praktik ibadah Ibrahim AS, pemotongan hewan qurban sejatinya merupakan pemangkasan egoisme umat manusia: agar tidak “menuhankan” kekuasaan, apalagi diperolah dengan cara-cara menghalkan segala cara (moral hazard).
Karena itu kini ada satu hal yang krusial untuk disampaikan. Jauhkan sikap eksploitatif momentum apapun untuk kepentingan sempit pribadi, hanya demi memelihara citranya, apalagi sampai memaksakan diri menggunakan APBN sebesar Rp 101 miliar untuk belanja 1.098 ekor sapi, apalagi atas nama negara.
Saatnya, kita haruslah menanam dalam sanubari kita, termasuk kaum politisi dan oligarki, “Idul Adha sejatinya mengingatkan kita. Hewan yang siap disembelih sejatinya menyembelih nafsu kekuasaan dan keserakahan duniawi. Sebuah peringatan dini (early warning system) yang jarang disadari. Jika terbangun kesadarannya, pastilah menyelamatkan kita dari aroma polisisasi Idul Qurban dan pembiaran kerakusan material yang akan berujung pada gerakan social distrust, to elitism of oligarch or regime.
Penulis: Direktur Program Dsksinapati UI for Stratgic Studies Center
