JAKARTA, Mediakarya – Harga minyak goreng (migor) hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan. Terkait hal ini, Presiden joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Terkait hal ini, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), tidak mempermasalahkan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga migor.
“Kami dari IKAPPI sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun yang presiden untuk menstabilkan harga migor. Yang penting bagi kami, harga migor bisa ditekan, dan rantai distribusi bisa dipangkas, ujar Muhammad Ainun Najib, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, ketika dihubungi, belum lama ini.
Muhammad Ainun Najib pun mengatakan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan keran ekspor migor yang telah dibuka oleh pemerintah.
“Pemerintah-sah-sah saja membuka keran ekspor. Namun yang kami minta kebutuhan dalam negeri juga harus tercukupi terlebih dahulu,” katanya.
Menurutnya, jika kebutuhan domestik terpenuhi, maka harga migor akan stabil. “Jika harga belum stabil, konsumen akan berat beli migor, pedagang juga berat jualannya,” ujarnya.
Senada, Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI mengatakan tidak mempersoalkan dicabutnya subsidi migor. “Pemerintah seharusnya mencabut subsidi migor digantikan dengan subsidi untuk para distributor agar pendistribusian ke pasar-pasar lancar. Sebab, ini persoalan yang dihadapi oleh para distributor,” katanya.
Reynaldi juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan harga minyak curah yang saat ini sudah tembus Rp19 ribu. Sebab, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia.
“Harus diperhatikan nini harga minyak curah lantaran mendekati harga minyak kemasan. kala perbedaan harganya tidak jauh akan menimbulkan multiplayer Impact di pasar,” tuturnya. ***
