JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Syakur Ali Mahdi Alhamid, angkat bicara terkait peralihan Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Aryo Seto.
Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan Polri harus menjadi momentum pemutus mata rantai politisasi institusi kepolisian.
“Peralihan Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit kepada Jenderal Suyudi Aryo Seto. Kita tahu negeri kita saat ini sedang mengalami satu hal yang tidak lazim. Semuanya itu hanya karena dipengaruhi oleh komoditas politik yang ingin menguasai Polri,” tegas Syakur dalam pernyataannya, Senin (26/10/2026).
Polri 15 Tahun Jadi Kalkulator Politik
Syakur menilai, dalam 15 tahun terakhir Polri berada dalam kondisi memprihatinkan dan dibuat tidak berdaya.
“Kita tahu Polri dalam 15 tahun terakhir ini lembaganya dibuat tidak berdaya. Karena apa? Karena komoditas politik yang memanfaatkan itu,” ujarnya.
Ia menyebut masa pancaroba politik sejak 15 hingga 17 tahun lalu telah mereduksi marwah Polri.
“Masa pancaroba politik sejak 17 tahun yang lalu mungkin atau 15 tahun yang lalu mungkin, ini menjadikan Polri seperti sebagai lambang kalkulator, kita sangat sedih sekali,” kata Syakur.
Menurutnya, Polri kerap dijadikan alat hitung-hitungan kekuasaan, bukan sebagai penjaga etika kebangsaan.
Desakan Kembali ke Norma Keindonesiaan
GNK memberikan catatan keras kepada Kepolisian Republik Indonesia. Polri harus kembali memegang teguh norma-norma keindonesiaan yang beretika Pancasila.
“Polri itu harus kembali kepada pegang teguh norma-norma keindonesiaan yang beretika Pancasila. Artinya apa? Yang harus bisa memahami suasana kebatinan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Syakur menegaskan era pencitraan dan arogansi kekuasaan sudah selesai. Polri tidak boleh lagi terjebak dalam _mens rea_ atau niat jahat dari komoditas politik.
“Sekarang sudah tidak musim lagi pencitraan. Sekarang sudah tidak musim lagi arogansi, arogansi di wilayah mensrea komoditas politik,” ujarnya.
Yang harus berjalan sekarang, kata dia, adalah sikap-sikap etika keindonesiaan dalam norma Pancasila sebagai pedoman tugas Polri sebagai pengawal, pengantar, dan penjaga ruh etika kebangsaan.
Bintang dan Melati Hanya untuk Rakyat
Syakur mengingatkan makna filosofis dari pangkat di pundak setiap anggota Polri.
“Bintang di pundak perwira tinggi Polri, melati di pundak perwira menengah Polri, akan sangat bermakna jika seluruh keluarga besar Polri merasa dirinya khidmatnya hanya untuk rakyat Indonesia, demi menjaga keutuhan bangsa dan negara,” katanya.
Keikhlasan dan ketulusan menjaga amanah rakyat, menurutnya, akan mendatangkan ridho Allah sehingga tugas negara yang sulit menjadi mudah.
“Disitulah ridho Allah akan menyambut, di situlah Allah membimbing dalam melaksanakan tugas negara yang sulit menjadi gampang dan yang gampang menjadi mudah,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan tegas agar Polri tegak lurus bersama rakyat.
“Jadi tidak ada lagi Polri yang bisa dinikmati oleh komoditas politik. Tidak ada Polri lagi yang bisa dihinakan, Polri tegak lurus bersama rakyat Indonesia,” pungkas Syakur.
