Jelang Lengser dari Jabatan, Jagat Maya Soroti Soal Keluarga Jokowi

- Penulis

Jumat, 20 September 2024 - 08:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jokowi bersama Kaesang Pengarep (Foto: Ist)

Jokowi bersama Kaesang Pengarep (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Menjelang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang, publik terus menyoroti sejumlah persoalan yang tengah menerpa keluarga mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dari penggunaan pesawat privat jet Kaesang Pengarep yang pergi ke AS bersama keluarganya, hingga akun fufufafa yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka. Di mana akun diduga milik putra sulung Jokowi.

Tak berhenti sampai di situ, kini jagad maya diramaikan salah satu univeritas di Amerika Serikat (AS) didesak untuk mencabut beasiswa yang diberikan kepada menantu Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Erina Gundono.

School of Social Policy and Practice University of Pennsylvania, yang dikenal sebagai Penn SP2, diketahui telah memberikan beasiswa kepada Erina, istri Kaesang Pengarep—putra bungsu Jokowi.

Desakan pencabutan beasiswa itu datang dari para warga negara Indonesia (WNI) melalui media sosial. Erina telah mengumumkan bahwa dia menerima beasiswa untuk studi di Penn SP2 dalam sebuah unggahan di Instagram pada 28 Juli lalu.

Keluarga Jokowi Sejak saat itu, beberapa warga Indonesia telah menggunakan media sosial—termasuk X dan Instagram—untuk menyuarakan kekhawatiran tentang penerimaan beasiswa tersebut, dengan menuduh bahwa latar belakangnya yang istimewa (privileged) membuatnya menjadi penerima beasiswa yang kurang layak.

Erina dan pihak Penn SP2 belum berkomentar. Para pengguna media sosial telah menandai Penn SP2 di komentar unggahan Gudono dan keterangan unggahan mereka sendiri yang kritis, yang menyerukan agar universitas tersebut mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Para kritikus juga diduga telah memulai kampanye email massal yang menuntut pencabutan beasiswa Erina. “Saya tidak menyangka bahwa Allah SWT begitu baik memberikan rezeki untuk anak dan kuliah di waktu yang bersamaan dalam satu tahun pernikahan,” bunyi unggahan di akun Instagram Erina, @erinagudono.

Baca Juga:  Kota Bekasi Masih Jadi Langganan Banjir, Jadi Tantangan Berat Bagi Kepala Daerah Mendatang

Setelah ramai kritikan, Erina menonaktifkan komentar pada unggahan tersebut. Lulusan Columbia University Patricia Kusumaningtyas mengatakan kepada The Daily Pennsylvanian bahwa sebagian kemarahan seputar beasiswa Erina Gudono bermula dari “gaya hidupnya yang sangat mewah” dan kurangnya komentar “tentang kerusuhan dan protes politik yang terjadi di Indonesia.”

Secara khusus, Kusumaningtyas mempermasalahkan kurangnya komentar Erina tentang krisis yang sedang berlangsung terkait dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dikutip dari Sindonews, salah satu putusan MK adalah UU Pilkada mengatur batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/wali kota adalah 25 tahun.

Kurang dari sehari kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Parlemen berupaya melakukan revisi UU tersebut, yang dipandang banyak pihak untuk memuluskan Kaesang maju dalam Pilkada.

Upaya DPR itu memicu massa berunjuk rasa di Jakarta dan berujung rusuh. Pada akhirnya, DPR membatalkan upaya tersebut.

“Banyak sekali protes, semua teman saya protes dan kemudian terkena gas air mata,” kata Kusumaningtyas kepada The Daily Pennsylvanian. “Tidak adil bahwa begitu banyak penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, dan Erina menjadi sangat tuli nada,” katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa dirinya dan banyak orang lainnya merasa bahwa Erina seharusnya bebas untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun, dia mendorong Penn SP2 untuk “memikirkan pelamar di masa depan yang memiliki andil dalam mengganggu isu-isu hak asasi manusia [dan] isu-isu demokrasi di negara mereka sendiri” ketika mempertimbangkan calon penerima beasiswa.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Interpol Polri Berhasil Pulangkan Buronan Red Notice Dari Maroko
Kasus Dugaan Suap DJBC, Saksi Ungkap Ada Aliran Dana ke Institusi “Cokelat”
TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499
Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem
Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit
Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional
Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan
Dipeluk, Bukan Dipukul
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 11:17 WIB

Interpol Polri Berhasil Pulangkan Buronan Red Notice Dari Maroko

Senin, 22 Juni 2026 - 10:29 WIB

Kasus Dugaan Suap DJBC, Saksi Ungkap Ada Aliran Dana ke Institusi “Cokelat”

Minggu, 21 Juni 2026 - 17:44 WIB

TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:40 WIB

Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:02 WIB

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Berita Terbaru

Adi Suparto: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Headline

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Jun 2026 - 22:02 WIB