Sementara itu, perwakilan dari Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) dan Masyarakat Peduli Aset Negara (MAPAN) juga telah mengajukan audiensi dan diterima oleh perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Hasil audiensi tersebut, pihak BP BUMD berjanji berkoordinasi dengan pihak Jaya Ancol terkait tuntutan dari KOPHI dan MAPAN.
Kantor Gubernur DKI Kembali Digeruduk Massa Soal Pengelolaan Aset Ancol yang Bobrok
