Ketua DPRD DKI Sebut PJ Gubernur Kewenangan Presiden

- Editor

Selasa, 15 Maret 2022 - 21:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

JAKARTA, Mediakarya – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berakhir pada Oktober mendatang. Sementara pemerintah dan DPR bersama penyelenggara Pemilu telah memutuskan bahwa penyelenggaraan Pemilu diundur ke tahun 2024.

Pasca Anies lengser, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan dipimpin penjabat Gubernur (PJ) yang akan dipilih Presiden Joko Widodo

Saat dimintai komentarnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai terkait Pj Gubernur itu kewenangan Pemerintah Pusat

“Yang pasti orang tersebut harus mengerti persoalan klasik Jakarta. Selain itu juga harus mampu memuluskan proses transisi Jakarta dari ibukota negara menjadi kota pusat bisnis dunia,’ ujar Prasetyo Edi Marsudi yang akrab disapa Pras kepada Mediakarya, Selasa (15/3/2022).

Politisi senior PDI Perjuangan ini penunjukan penjabat itu semua itu diskresi dari Kementerian Dalam Negeri atas persetujuan presiden.

“Saya rasa saya mohon pada presiden supaya yang dipilih untuk Jakarta orang yang benar-benar mengerti persoalannya,” bebernya.

Kata politisi dapil Jakpus ini , pemilihan tokoh yang tepat sebagai penjabat gubernur akan sangat menentukan. Sebab, ia akan memimpin Jakarta untuk waktu dua tahun.

Baca Juga:  PDIP Batal Usung Anies, Pengamat Ungkap Tiga Penyebabnya

Selama itu, Jakarta akan menghadapi tantangan klasiknya sekaligus memimpin proses transisi dari statusnya sebagai ibukota negara.

“Karena kalau hanya dicoba-coba, kasihan ini ibukota negara yang sebentar lagi dipindahkan status ibukota negaranya ke Penajam, Kalimantan Timur dan disini menjadi kota ekonomi yang dia (penjabat) harus mengerti disitu posisinya,” bebernya.

Catatannya soal pemilihan tokoh yang tepat sebagai penjabat itu penting. Sebab, kata dia, bila dipimpin tokoh penjabat yang tidak tepat, dia khawatir program pemerintah DKI tidak akan berjalan sementara pembangunan yang sedang dan telah berjalan akan berhenti.

“Buat saya buatlah yang terbaik juga untuk Jakarta karena kalau nggak peninggalan-peninggalannya jadi museum juga, akhirnya jadi beban politik setelah beliau tak lagi menjabat,” ungkapnya.

Saat ditanyakan terkait peluang Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda Marullah Matali dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik santer disebut-sebut sebagai calon Pj Gubernur DKI, Pras tak mau berandai-andai.

“Saya tidak mau berandai-andai, soal nama itu kewenangan Presiden,” tegasnya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah
Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga
Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan
Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan
DPR Minta Akses Pendidikan Merata dan Berkualitas Mendukung Penuh Masyarakat
Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen
Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat
DPR Dukung Pelarangan Penggunaan Minuman Mengandung Susu dalam Menu MBG

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:40 WIB

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:42 WIB

Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:37 WIB

Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan

Rabu, 30 September 2026 - 23:06 WIB

DPR Minta Akses Pendidikan Merata dan Berkualitas Mendukung Penuh Masyarakat

Berita Terbaru