Dia mengingatkan maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.
Dia mengatakan berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan bangsa.
Bamsoet menjelaskan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah, kemudian hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hirarki di atasnya.
“Akibatnya hubungan hirarkis antarpemerintah daerah, kabupaten, dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota,” katanya, dikutip dari antara.
Dia menjelaskan di tengah kenyataan tersebut, maka wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi.
