LAMI: Kota Bekasi Kembali Berduka

- Editor

Kamis, 6 Januari 2022 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun saat menjadi narasumber Podcast Bisik Mamu KELURAHAN Jakasetia, Bekasi Selatan

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun saat menjadi narasumber Podcast Bisik Mamu KELURAHAN Jakasetia, Bekasi Selatan

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mengaku prihatin dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mengatakan, sebagai lembaga sosial kontrol, pihaknya mengaku prihatin atas OTT KPK itu. Sebab, peristiwa serupa juga pernah terjadi. Di mana Wali Kota sebelumnya, yakni Muchtar Mohammad juga ditangkap lembaga anti rasuah terkait dengan kasus korupsi.

Selanjutnya, kata Jonly, berselang beberapa tahun kemudian, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin juga terjaring OTT KPK dalam kasus suap Mega Proyek Meikarta.

Kemudian, Neneng digantikan oleh Bupati Eka Supria. Namun kepemimpinan Eka tidak berlangsung lama, karena meninggal dunia akibat sakit yang diduga akibat Covid-19.

“Kami berharap agar kasus korupsi yang melibatkan tiga kepala daerah di Bekasi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para calon pemimpin kepala daerah di Kota dan Kabupaten Bekasi ke depan,” ungkap Jonly kepada Mediakarya, Kamis (6/1/2022).

Baca Juga:  LAMI Apresiasi Kejaksaan OTT Pegawai BPKP Jabar

Sebab, kata dia, kasus korupsi yang menyeret tiga kepala daerah di Bekasi itu membuat duka yang mendalam bagi masyarakat. Sebab amanah yang diberikan di pundak kepala daerah itu disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Kendati demikian, LAMI berharap, meski adanya peristiwa OTT KPK yang menyeret Wali Kota Rahmat Effendi, proses pembangunan di Kota Bekasi agar terus berjalan.

“Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kota Bekasi saat ini tengah dihadapkan dengan persoalan ekonomi akibat dampak pandemi, oleh karenanya segala aktivitas warga maupun pelayanan masyarakat jangan sampai terhambat meski Wali Kota tengah menghadapi masalah hukum,” imbau Jonly.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KKP Layani 162 Dokumen Perizinan Nelayan Lewat Gerai Kampung Nelayan Merah Putih
Dittipidter Bareskrim Polri Garda Terdepan Melawan Mafia Sumber Daya Alam
Tangani Kasus Dugaan Asusila Anggota Polairud, IPW Desak Propam Polri Profesional dan Proporsional
Mabes Polri Mutasi Perwira Polda Metro Jaya
Kodam Jaya Kembali Kirim Bantuan Gempa NTT Gelombang Kedua
Korban Dugaan Tindakan Asusila Laporkan Oknum Polairud, Minta Dipecat
Putusan PT Bandung: dr. Silvi Apriani Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 18:35 WIB

KKP Layani 162 Dokumen Perizinan Nelayan Lewat Gerai Kampung Nelayan Merah Putih

Selasa, 1 September 2026 - 05:49 WIB

Dittipidter Bareskrim Polri Garda Terdepan Melawan Mafia Sumber Daya Alam

Selasa, 1 September 2026 - 05:25 WIB

Tangani Kasus Dugaan Asusila Anggota Polairud, IPW Desak Propam Polri Profesional dan Proporsional

Senin, 31 Agustus 2026 - 22:28 WIB

Mabes Polri Mutasi Perwira Polda Metro Jaya

Senin, 31 Agustus 2026 - 21:10 WIB

Kodam Jaya Kembali Kirim Bantuan Gempa NTT Gelombang Kedua

Berita Terbaru

Rektor Universitas Paramadina dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

Opini

Ekonomi Politik NU dan Pesantren

Selasa, 1 Sep 2026 - 14:29 WIB