LPKAN Ancam Demo Satker PJN Wilayah III Jawa Timur

- Editor

Rabu, 18 Mei 2022 - 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Arif Dwi

Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Arif Dwi

SURABAYA, Mediakarya – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) menduga adanya indikasi tumpang tindih anggaran atau anggaran ganda terkait proyek pekerjaan revitalisasi saluran drainase senilai Rp 27 miliar di wilayah kerja Satker PJN Wilayah III Jawa Timur.

Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Arif Dwi mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa atau di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa – Bali, pada Kamis (19/5/2022), meminta pejabat berwenang menjelaskan adanya dugaan kebocoran anggaran tersebut.

Arif mengatakan bahwa setiap ruas jalan PPK Satker PJN Wilayah III, terdapat anggaran revitalisasi saluran drainase (PEN) masing masing Rp 2 miliar untuk 1,4 Km, dan di setiap kontrak paket prservasi jalan ada item pekerjaan revitalisasi saluran drainase.

Pihaknya mempertanyakan di mana lokasi pekerjaan revitalisasi saluran drainase sepanjang 21,04 KM yang menghabiskan anggran mencapai Rp 27 miliar tersebut.

“Kami selaku warga Jawa Timur mendukung penuh pembangunan yang dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali, jika tujuannya demi kemajuan Provinsi Jawa Timur,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga:  Kapolda Kalteng Gunakan Helikopter Pantau Karhutla

Untuk itu LPKAN mendesak kepada Achmad Subki selaku Kepala Balai untuk mengevaluasi kinerja Adi rosadi sebagai Kasatker PJN wilayah III yang diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam mengelola anggaran revitalisasi saluran drainase sepanjang 21 KM.

“Selain itu kami meminta mengklarifikasi secara jelas dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi saluran drainase mengingat ada dugaan anggaran ganda atau tumpang tindih,” tegas Arif.

LPKAN juga mendesak KPK, BPK, Kejaksaan serta Kepolisian untuk menyelidiki dan mengusut kasatker PJN wilayah III dalam perkara tersebut.

“Kami mengingatkan bahwa seluruh pekerjaan baik melalui penyedia, swakelola, padat karya, maupun yang yang bersumber dari pendanaan uang negara harus taat terhadap regulasi maupun perundang- undangan. Selain itu harus menjunjung tinggi transparansi anggaran termasuk melengkapi seluruh dokumen administrasi tanpa terkecuali,” tandasnya. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina
Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?
LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
LPKAN Sebut Rp480 Triliun Bukan Vonis Korupsi, Tapi Alarm Keras Kebocoran APBN 2026 Harus Dibuktikan
Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal
LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:45 WIB

Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat

Senin, 16 November 2026 - 14:50 WIB

Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina

Senin, 16 November 2026 - 13:00 WIB

Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

Senin, 16 November 2026 - 04:50 WIB

LPKAN Sebut Rp480 Triliun Bukan Vonis Korupsi, Tapi Alarm Keras Kebocoran APBN 2026 Harus Dibuktikan

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB