JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Lingkar Madani yang juga aktivis Nurani98 menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasif dalam menyikapi kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Menurutnya KPK bukan bekerja untuk menyelamatkan uang negara, tapi lembaga antirasuah itu diduga bekerja untuk mantan penguasa dan oligarki di lingkaran kekuasaan.
Sementara itu, adanya laporan masyarakat seperti yang pernah dilaporkan ke KPK terkait KKN dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh keluarga Jokowi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Seperti dugaan gratifikasi atau suap penggunaan jet pribadi yang dilakukan oleh putra Jokowi yang bernama Kaesang.
Selain itu adanya laporan pada tanggal 23 Oktober 2024 disebutkan bawa dalam persidangan mantan gubernur Maluku Utara muncul istilah blok Medan yang disinyalir melibatkan menantu Jokowi.
“Jadi KPK mau minta laporan seperti apalagi? Padahal sudah banyak yang melaporkan Jokowi dan keluarganya terkait dengan kasus dugaan korupsinya kepada KPK. Maka dari itu kami dari eksponen yang tergabung dalam Nurani98 mendesak KPK segera memeriksa harta kekayaan Jokowi dan keluarganya,” tegas Ray di depan gedung KPK, Selasa (7/1/2025).
Sementara, dalam rilis OCCRP dengan tegas menyiratkan bawa banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluruh harta kekayaan Jokowi dsn keluarganya selama menjabat 10 tahun ini mengalami peningkatan secara fantastis.
“Untuk itu kami mendesak kepada KPK agar segera menindaklanjuti tuntutan ini dan segara memanggil Jokowi dan keluarganya untuk dimintai keterangan terkait dengan asal usul kekayaannya dan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Ray.**