Pemkab Cirebon Komitmen Kawal Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Damai

- Editor

Sabtu, 18 November 2023 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIREBON, Mediakarya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, berkomitmen mengawal jalannya Pemilu 2024 agar berlangsung aman dan damai dengan menerapkan pola yang sudah berhasil dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023.

“Kami sudah dua bulan kemarin telah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk kepolisian untuk mewujudkan pemilu berjalan aman dan terkendali. Contohnya kami sukses melaksanakan pilkades serentak,” kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Sabtu.

Imron menyatakan komitmen itu diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap KPU Kabupaten Cirebon, supaya bisa melaksanakan kegiatan edukasi maupun sosialisasi terkait tahapan Pemilu 2024. Khususnya yang menyasar pada pemilih pemula di daerahnya.

Salah satu contohnya, kata Imron, Pemkab Cirebon ikut berperan aktif mengajak para pemilih untuk memakai hak pilih pada 2024 sembari menjaga kondusifitas dan ketertiban meski berbeda pilihan.

“Maka kita bantu sosialisasikan. Tinggal masyarakat menggunakan hak pilihnya dan berkontribusi. Beda pilihan, jangan bertengkar, yang menang jangan sombong dan yang kalah tetap legowo,” ujar Imron.

Menurut Imron kegiatan sosialisasi dan edukasi, utamanya lewat program kirab pemilu adalah suatu hal yang penting dilakukan karena bisa membuat para pemilih di Kabupaten Cirebon memahami semua tahapan pada Pemilu 2024.

Baca Juga:  Ketua MPR: Konstitusi Harus Mampu Jawab Tantangan Zaman

Imron juga mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga bisa terhindar dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi politik saat ini guna memecah belah persatuan.

“Inilah tugas kita bersama untuk mengawal Pemilu bersama menjadi baik, aman dan lancar. Kesatuan tetap dijaga, karena kita Bhineka Tunggal Ika,” tutur Imron, dilansir dari antara.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi menyampaikan pihaknya akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu serta terus menggencarkan upaya sosialisasi kepada para pemilih.

Salah satu cara efektif untuk mencapai hal itu, yakni dengan melaksanakan program kirab pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

“Kami penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan pemilu, menyatakan dan berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil serta berintegritas dan bertanggungjawab terhadap proses dan hasil,” ucap dia. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi
Peringati Hari Pahlawan 2026, Kapolres Nias Selatan Tekankan Integritas dan Pelayanan Nyata
Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?
Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut
Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar
Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar
Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang

Selasa, 10 November 2026 - 19:52 WIB

Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi

Selasa, 10 November 2026 - 15:16 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Kapolres Nias Selatan Tekankan Integritas dan Pelayanan Nyata

Selasa, 10 November 2026 - 12:23 WIB

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 November 2026 - 06:06 WIB

Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB