Pengamat: Wacana Penundaan Pemilu untuk Alihkan Isu Politik

- Editor

Minggu, 13 Maret 2022 - 22:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pemilu

Ilustrasi Pemilu

PADANG, Mediakarya – Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan wacana tiga periode Presiden Joko Widodo dan penundaan Pemillu 2024 oleh sejumlah ketua umum partai politik bertujuan menutupi sejumlah isu politik yang membuat pemerintah terdesak. Menurut Najmuddin, kini sedang banyak jadi sorotan tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru, utang Indonesia kian menumpuk dan penanganan covid.

“Isu tiga periode Jokowi dan penundaan Pemilu ini sengaja untuk menutupi isu yang lain yang sebenarnya jauh lebih penting saat ini. Harusnya para pejabat kita fokus menyelesaikan persoalan bangsa selama masih menjabat,” kata Najmuddin, kepada Republika, Ahad (13/3).

Selain itu lanjut Najmuddin, isu penundaan Pemilu dan jabatan tiga periode Jokowi juga sebagai bentuk nafsu kekuasaan para elit parpol yang ada di belakang pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:  Dasco Nyatakan Prabowo sudah Dapat Dukungan PAN, PBB, dan Perindo

Najmuddin melihat ada segelintir pihak yang meraup banyak keuntungan pribadi selama Jokowi menjadi presiden. Sehingga menginginkan Indonesia tetap dipimpin Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali kota Solo itu.

Najmuddin menyarankan para elit Parpol supaya merawat demokrasi sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.

“Partai harusnya menjadi ujung tombak merawat demokrasi. Sekarang malah melawan hal yang telah diatur oleh konstitusi,” ujar Najmuddin, dikutip dari republika.

Tiga ketum parpol yang mewacanakan penundaan Pemilu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu, wacana ini juga sempat dibeberkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas
Cara Tegur PKL Oleh Wali Kota Bekasi Jadi Sorotan, Ini Kata Pakar Komunikasi Publik
IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN
BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 
Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
Guru PPPK Hanya Masuk Sekali Sebulan, PBM di SDN Hilinifaoso Nyaris Lumpuh
Momen HUT RI Jadi Gelar Doa Bersama Buat Musibah Di NTT

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 14:56 WIB

Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:26 WIB

Cara Tegur PKL Oleh Wali Kota Bekasi Jadi Sorotan, Ini Kata Pakar Komunikasi Publik

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 04:31 WIB

BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 

Berita Terbaru