JAKARTA, Mediakarya – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR terkait dengan pengusulan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia.
Diangkatnya Destry sebagai Gubernur BI, maka kursi Deputi Gubernur Senior yang selama ini diembannya menjadi kosong. Pergeseran satu tangga di puncak otomatis menarik pergeseran berjenjang di bawahnya.
Dengan demikian Surat Presiden terkait dengan pengangkatan petinggi BI tersebut dipastikasn dikirim lengkap, bukan keputusan terpisah-pisah. Hal itu menunjukkan perencanaan yang matang.
Bersamaan dengan usulan Gubernur, dikirim pula tiga nama untuk mengisi jabatan yang ikut bergeser. Yakni Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior, serta Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori sebagai calon Deputi Gubernur BI.
Keempat nama ini akan melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR pekan depan sebelum akhirnya dilantik oleh Presiden untuk menduduki jabatan bergengsi yang diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan.
Direktur eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur, mengatakan bahwa seluruh nama yang diusulkan dipastikan merupakan figur yang sudah lama bekerja di dalam tubuh Bank Indonesia.
“Tentunya mereka paham betul cara kerja lembaga, memahami jejak kebijakan yang telah berjalan, dan mengetahui arah yang sedang dibangun. Artinya, tidak akan ada perubahan arah yang mendadak dan mengguncang. Kebijakan moneter akan berjalan berkelanjutan, tidak terputus di tengah jalan,” ungkap Yusuf dalam keterangannya kepada Mediakarya, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, bagi pasar dan pelaku ekonomi, kepastian itu sendiri adalah penstabil paling berharga. Ketika seorang yang memahami peta duduk di kursi pimpinan, maka kebijakan suku bunga, pengelolaan nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan pengawasan sistem pembayaran dapat berjalan dengan kesinambungan. Tidak ada guncangan akibat perubahan arah secara tiba-tiba.
Ujian Sesungguhnya: Kemandirian di Tengah Kepastian
“Namun pertanyaan yang tetap layak dikemukakan publik adalah, seberapa teguh kemandirian Bank Indonesia ke depan?” kata Yusuf.
Karena seluruh nama yang diusulkan tumbuh dari dalam sistem, maka kebijakan yang diambil kelak akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara bank sentral dengan pemerintah. “Di sinilah ujian sesungguhnya. Keberlanjutan yang menjadi kekuatan tadi, bisa menjadi kelemahan jika kemandirian BI ikut tergerus,” jelasnya.
Yusuf menyebutkan, jika sosok yang naik dianggap terlalu sejalan dengan kehendak pemerintah, maka pasar dapat bereaksi: rupiah melemah, kepercayaan investor menurun, dan biaya pendanaan menjadi lebih mahal. ‘Sebaliknya, jika sosok tersebut mampu berdiri tegak dan berkata “tidak” ketika kebijakan yang diminta bertentangan dengan prinsip menjaga kestabilan harga, maka kepercayaan rakyat dan dunia internasional akan tumbuh kokoh,” ujarnya.
Lebih lanjut, bahwa sejumlah nama yang diusulkan, seluruhnya merupakan pejabat yang memiliki rekam jejak panjang di bidang kebijakan moneter, ekonomi makro, dan perbankan. “Dapat dikatakan, Presiden mengajukan nama-nama yang berkompeten dan diakui kemampuannya. Itu adalah awal yang sangat baik,” kata Yusuf.
Namun demikian, Yusuf juga menilai bahwa kompetensi saja belum cukup. Yang saat ini tengah ditunggu oleh publik adalah keberanian menjaga kemandirian.
“Apakah mereka berani menempatkan kepentingan rakyat di atas tekanan politik? Apakah nilai uang rakyat dijaga di atas pertimbangan jangka pendek kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang kelak akan menentukan seberapa kokoh stabilitas moneter kita,” tegasnya.
Secara keseluruhan, menurut Yusuf, usulan sejumlah nama tersebut diharapkan membawa angin kepastian yang segar. Tidak ada kejutan, tidak ada wajah asing yang tiba-tiba dipanggil memimpin. Selain itu, kepastian saja belum menjamin kestabilan jangka panjang. “Yang paling menentukan adalah kemandirian sikap mereka setelah duduk di kursi pimpinan,” beber Yusuf.
Yusuf menilai, bahwa uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR pekan depan menjadi momen sangat penting. Di mana, para calon harus menyampaikan dengan tegas: apakah mereka akan menjaga nilai uang rakyat dengan teguh, meskipun harus berbeda pendapat dengan kekuasaan politik.
“Jika jawabannya tegas dan terbukti, maka rupiah akan tegak kokoh. Jika tidak, maka guncangan akan datang perlahan,” jelas dia.
Yusuf Kembali menegaskan, bahwa Bank Indonesia bukan milik pemerintah semata. Namun BI merupakan benteng kepercayaan seluruh rakyat Indonesia terhadap mata uangnya.
“Siapa pun yang duduk di sana, pertamanya harus setia kepada undang-undang dan kepentingan rakyat, bukan kepada siapa pun yang mengusulkan namanya,” pungkasnya. (Dit)
