JAKARTA, Mediakarya – Penggagas Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mendegradasi dirinya atas sejumlah pernyataan dan gaya komunikasinya di ruang publik.
Pernyataan itu diungkapkannya menanggapi sejumlah ucapan Presiden Prabowo yang kerap memicu perdebatan publik karena menyampaikan celetukan spontan di luar teks.
Selain itu, sejumlah kalangan juga mengkritisi Prabowo dalam menyikapi isu geopolitik terkait Iran yang memunculkan perdebatan publik, baik terkait pernyataan dalam forum ekonomi maupun dinamika hubungan luar negeri yang melibatkan tekanan internasional.
Pihaknya juga menyoroti gaya komunikasi dan substansi pesan yang disampaikan Prabowo. Bahkan sebagian pengamat mengingatkan pentingnya kehati-hatian diplomasi agar tidak menimbulkan persepsi keliru di kancah global.
“Jika Prabowo maupun orang di lingkaran Istana Negara tidak memperbaiki pola komunikasinya, jangan harap di Pemilu 2029 mendatang kembli terpilih. Sebab, pernyataan presiden beberapa kali memicu reaksi negatif dari publik, dan Prabowo merupakan satu-satunya presiden yang banjir olok-olok dari netizen,” ujar Habib Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya yang diterima Meediakarya, Senin (17/8/2026).
Dia mengatakan, untuk menjadi presiden butuh lebih dari sekadar ketegasan, namun seorang kepala negara harus wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar bisa memimpin negara secara efektif, menyatukan rakyat, dan menjaga wibawa pemerintahan di mata dunia maupun nasional.
“Seorang presiden dituntut bukan hanya tegas, tapi haruas membangun kepercayaan publik melalui tutur kata yang santun dan negarawan. Tapi jika kita amati bersama, pernyataan Prabowo selama ini justru kerap menimbulkan kontroversi. Pertanyaan mendasar, ke mana jubir istana maupun tim komunikasi kepresidenan,” tanya Habib Syakur.
Dia juga mengingatkan, pernyataan dan klaim yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan publik dan elektabilitas pemerintahannya.
Seperti pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Di antaranya klaim kenaikan pendapatan ojek daring, dan upah kups bawang 700 ribu rupiah per kilo gram.
“Dua pernyataan Prabowo itu akhirnya berbuntut kritik dari masyarakat dan kelompok pekerja, sehingga berdampak negatif pada penurunan elektabilitas pemerintahannya,” pungkasnya. (Adt)
