PPK di BTP Semarang Mengakui Ditugasi Cari Uang untuk THR

- Penulis

Kamis, 30 November 2023 - 22:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG, Mediakarya – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah di Semarang mengakui ditugasi mengumpulkan uang yang berasal dari “fee” yang akan digunakan sebagai uang THR Lebaran 2023 bagi pegawai di lembaga itu dan pejabat di Kementerian Perhubungan.

Hal tersebut disampaikan terdakwa kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Benard Hasibuan saat dimintai keterangan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis.

Bernard merupakan salah seorang PPK di BTP Jawa Bagian Tengah yang tertangkap dalam OTT KPK pada April 2023.

Dalam kesaksiannya, Bernard menyebut terdapat tiga PPK di BTP Jawa Bagian Tengah yang ditugasi untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan sebagai THR.

“Kebutuhan untuk THR sekitar Rp1 miliar, dibahas oleh kepala balai dengan ketiga PPK,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut.

Pembahasan dilakukan bersama Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, Bernard Hasibuan, dan dua PPK lainnya.

Dalam pembahasan itu, Bernard menyatakan kesanggupan untuk menyediakan Rp650 juta, adapun sisanya oleh dua PPK yang lain.

Dari kebutuhan uang sebanyak itu, kata dia, Rp350 juta diperoleh dari Dirut OT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, yang merupakan pelaksana pekerjaan jalur ganda rel antara Solo-Kalioso.

Baca Juga:  Premium Akan Dihapus, Anggota Komisi VII Minta Harga Pertalite Diturunkan

Sementara Rp300 juta sisanya berasal Daryanto yang juga merupakan pelaksana pekerjaan di DJKA.

“Dari Pak Daryanto masih di rekening, belum sempat diambil karena sudah terkena OTT,” katanya, dilansir dari antara.

Uang THR tersebut, kata dia, rencananya akan dibagikan sebesar Rp700 juta untuk pejabat di Kementerian Perhubungan dan Rp300 juta sisanya untuk pegawai di BTP Jawa Bagian Tengah.

Ia menyebut THR sebesar Rp700 juta untuk pejabat di Kementerian Perhubungan belum terealisasi.

Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya diadili atas penerimaan fee dari kontraktor pelaksana tiga proyek di Jawa Tengah.

Putu bersama dengan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, yang juga diadili dalam perkara yang sama, merekayasa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebagai pemenang tiga proyek perkeretaapian tersebut.

Ketiga proyek tersebut masing-masing jalur ganda KA Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6), pembangunan jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4), dan Track Layout Stasiun Tegal.

Adapun total fee yang diterima langsung oleh terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp7,4 miliar. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem
Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit
Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional
Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sukabumi Disorot, Mahasiswa Pertanyakan Efisiensi Anggaran Rp1 Miliar
Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Yusuf Nache Hadiri Rakor Bersama Mensos
Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan
Pemkab Nias Selatan Gelar Bimtek SIPD BMD untuk Benahi Penataan Aset Daerah
Dipeluk, Bukan Dipukul
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:40 WIB

Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:02 WIB

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:29 WIB

Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 17:50 WIB

Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sukabumi Disorot, Mahasiswa Pertanyakan Efisiensi Anggaran Rp1 Miliar

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:48 WIB

Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Yusuf Nache Hadiri Rakor Bersama Mensos

Berita Terbaru

Adi Suparto: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Headline

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Jun 2026 - 22:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat didatangi para siswa SD di Jakarta.

DKI

Gubernur Pramono Genjot Pendidikan Gratis di Jakarta

Sabtu, 20 Jun 2026 - 14:34 WIB