PSHK: Revisi UU PPP Gagal Menyasar Perbaikan Tata Kelola Regulasi

- Editor

Senin, 18 April 2022 - 23:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola perundang-undangan. Mengingat saat ini, masih terdapat lima masalah tata kelola regulasi di Indonesia.

Pertama adalah perencanaan legislasi yang tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan. Kedua, materi muatan yang tidak sesuai dengan bentuk peraturan dan terakhir adalah banyaknya regulasi.

“Empat, masih lemahnya pelaksanaan monitoring dan eksekusi rekomendasi dari hasil evaluasi peraturan perundang-undangan. Lima, kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan yang bekerja parsial,” tulis PSHK lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2022).

Dari kelima permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR terkesan hanya berfokus pada persoalan hiper-regulasi. Keduanya berpendapat bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menambahkan metode omnibus.

Padahal, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang terbukti tidak menyelesaikan permasalahan regulasi yang bertumpuk. Berkaca kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Kosntitusi (MK).

“Keberadaan undang-undang omnibus tidak dapat mencegah kelahiran regulasi baru dalam jumlah banyak. Belasan peraturan turunan lahir sebagai amanat dari UU Cipta Kerja,” tulis PSHK.

Selain itu, ketentuan tentang metode omnibus dalam revisi UU PPP juga tidak dapat digunakan sebagai justifikasi telah dilakukannya evaluasi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja. Pasalnya, revisi UU PPP tak terdapat dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Baca Juga:  Muzani Nilai Jatim Basis Suara Potensial Gerindra

Pemerintah seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu persoalan kelembagaan dalam upaya mewujudkan perbaikan tata kelola peraturan perundang-undangan. Salah satunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan janji Presiden Joko Widodo.

“Untuk merealisasikan badan khusus di bidang pengelolaan regulasi, yang diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai fungsi perihal tata kelola peraturan perundang-undangan dalam satu otoritas tersendiri,” tulis PSHK.

Dikutip dari republika, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 64 Ayat 1 revisi UU PPP yang sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I.

Dalam pasal tersebut, omnibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melakukan tiga hal. Pertama adalah materi muatan baru. Kedua, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

Terakhir adalah mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Kemudian, menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana
Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo
Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

Jumat, 20 November 2026 - 09:02 WIB

Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X

Jumat, 20 November 2026 - 07:39 WIB

Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo

Jumat, 20 November 2026 - 07:25 WIB

Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran

Berita Terbaru