PSU di Ternate Selatan Karena Ketua KPPS Tak Tanda Tangani Surat Suara

- Editor

Jumat, 7 Juni 2024 - 21:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, karena ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS tersebut tidak menandatangani surat suara.

Perintah pemungutan suara ulang (PSU) itu merupakan amar putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan Partai NasDem. Perkara tersebut perihal pemilihan calon anggota DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung I MK, Jakarta, Jumat.

Dalam perkara ini, Partai NasDem mendalilkan bahwa ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tidak menandatangani surat suara sehingga surat suara dinyatakan tidak sah pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ternate Selatan.

Akibat kelalaian ketua KPPS tersebut, Partai NasDem mengaku kehilangan atau kekurangan sebanyak 143 suara. Partai NasDem telah mengajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kota, tetapi KPU selaku Termohon dalam perkara ini tidak menanggapi.

Baca Juga:  Bupati Gianyar Curhat Masalah Penyertifikatan Aset Daerah ke KPK

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa tidak disahkannya hampir seluruh surat suara karena kelalaian ketua KPPS dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini karena tindakan tersebut telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih.

Oleh sebab itu, demi menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta pemilu, sekaligus mewujudkan keadilan pemilu, MK memerintahkan PSU di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan.

“Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Saldi membacakan pertimbangan hukum Mahkamah, dilansir dari antara.

MK memerintahkan PSU tersebut dilakukan jangka waktu 21 hari sejak putusan ini diucapkan. “Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang,” ucap Ketua MK. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir
Ferdinand Hutahaean Semprot Rismon Sianipar Terkait Narasi Wapres Pengganti Gibran Sebagai Hasil Sabotase Politik
Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir

Jumat, 13 November 2026 - 14:12 WIB

Ferdinand Hutahaean Semprot Rismon Sianipar Terkait Narasi Wapres Pengganti Gibran Sebagai Hasil Sabotase Politik

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB