JAKARTA, Mediakarya – Kepemimpinan yang terlalu mengandalkan pencitraan di media sosial dinilai berdampak negatif pada penurunan kualitas kebijakan, pudarnya substansi kerja nyata, dan hilangnya kepercayaan publik ketika citra tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kepala daerah yang mengandalkan pencitraan lebih memfokuskan energi pada pengaturan opini publik dan tampilan media sosial, seperti aksi blusukan yang direkam atau kemarahan di depan kamera, ketimbang menyelesaikan substansi kebijakan daerah yang esensial, menjadi realitas politik di tengah perkembangan teknologi informsi.
Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik Dr. Adi Suparto menilai bahwa sejarah politik tidak pernah benar-benar melahirkan fenomena baru, namun demikian hanya mengulang pola lama dengan jubah teknologi yang berbeda.
Menurutnya, gejala narsisisme birokrasi dan heroisme artifisial dapat disaksikan di layar gawai hari ini, di mana seorang pemimpin menjelma menjadi aktor serbabisa yang mengebiri fungsi institusi, bukanlah sebuah anomali lokal namun replika dari “populisme kosmetik” yang dalam catatan sejarah global selalu memiliki akhir cerita yang seragam. Yakni kerontokan yang tragis di hadapan hukum dan waktu.
“Jika kita menengok lanskap politik Amerika Latin pada awal abad ke-21, kita akan menemukan jejak-jejak digital dari para pemimpin populis yang mengidap sindrom Caesarisme Digital. Mereka adalah figur yang merasa tidak lagi membutuhkan struktur birokrasi yang mapan,” ungkap Adi saat diwawancarai Mediakarya di Jakarta, (27/7/2026)
Menurut Adi, alih-alih memperkuat lembaga humas, inspektorat, atau kepolisian, kepala daerah tersebut lebih memilih berkomunikasi langsung dengan “rakyat” lewat siaran langsung dan unggahan media sosial demi memanen tepuk tangan instan.
Namun, sejarah mencatat bahwa popularitas digital adalah istana pasir. Saat krisis riil dan kebangkrutan ekonomi melanda, kosmetik visual itu luntur seketika. Publik menyadari bahwa algoritma tidak bisa mengisi perut yang lapar, dan visualisasi heroisme di layar gawai tidak otomatis memperbaiki tata kelola daerah.
“Ironi yang lebih akut terjadi ketika panggung heroisme digital itu digunakan sebagai tabir asap untuk menyembunyikan praktik Predatory Leadership, kepemimpinan predator. Pola ini sangat jamak ditemukan pada rezim-rezim populis di negara berkembang,” katanya.
Di mana sang pemimpin akan datang ke hadapan publik dengan narasi gagah berani dengan menghancurkan mafia, memporak-porandakan tambang ilegal, atau menyita aset koruptor. Konten-konten ini diproduksi secara masif demi mendapat stempel “tegas” dan “bersih” dari netizen.
“Namun, ketika kedoknya dibuka oleh investigasi pers yang jernih, dan hasil pengungkapan dari pihak penegak hukum, kenyataan pahit pun terungkap. Tindakan “pembersihan” itu rupanya bukan demi menegakkan hukum, melainkan sebuah redistribusi aset,” ulas Adi.
Seperti, konsesi tambang yang awalnya dicap ilegal, diam-diam diurus kembali perizinannya dan diredistribusikan kepada lingkaran keluarga atau kroni politik demi menimbun modal pemenangan jabatan yang lebih tinggi.
“Sejarah membuktikan, nepotisme yang dibungkus dengan jubah heroisme palsu semacam ini selalu memicu daya ledak kemarahan publik (public distrust) yang jauh lebih masif ketika rekam jejak digitalnya terbongkar,” ungkapnya.
Dari kacamata manajemen organisasi modern, lanjut Adi, model kepemimpinan one-man show yang gemar mendominasi semua lini ini juga meninggalkan warisan (legacy) yang sangat keropos. Pemimpin yang narsistik cenderung takut melahirkan penerus yang kuat.
“Mereka sengaja mengerdilkan sistem internal agar figur diri mereka terlihat paling raksasa. Akibatnya, institusi tersebut akan langsung lumpuh atau mengalami kemunduran ekstrem begitu sang pemimpin turun takhta atau dipaksa mundur oleh takdir politiknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, prediksi mengenai ke mana ujung dari pelarian medsos riya ini sebenarnya sudah terjawab oleh hukum alam kekuasaan. Pemimpin modern yang sukses di era digital seharusnya bertindak sebagai fasilitator dan dirigen yang memperkuat sistem, bukan menjadi stuntman yang memonopoli seluruh panggung demi ambisi personal.
“Pada akhirnya, rekam jejak digital tidak pernah mengidap amnesia. Ketika menara pasir popularitas itu runtuh tersapu oleh ombak realitas objektif, yang tersisa hanyalah catatan memilukan tentang seorang penguasa yang terlalu sibuk mempromosikan dirinya sendiri hingga lupa bahwa dia sebenarnya sedang menggali kerontokannya sendiri,” pungkasnya. (Hab)
