Perlindungan Data Pribadi Terancam Bocor

- Editor

Kamis, 23 September 2021 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenkeu Sewa Sistem Sewa TIK, Data Pibadi Terancam Bocor

Kemenkeu Sewa Sistem Sewa TIK, Data Pibadi Terancam Bocor

JAKARTA, Mediakarya – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pihaknya  berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan adanya penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (22/09/2021).

Dalam pengembangan TIK tersebut, Kemenkeu bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang lain antara lain Kejaksaan Agung, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan instansi lain terkait.

Menanggapi hal tersebut,  anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh Kementerian keuangan. Hergun menilai sistem sewa tersebut memiliki kerentanan keamanan data yang sangat penting (confidential).

Baca Juga:  Usai Jadi Tersangka Korupsi Bansos BI-OJK, Ini Rincian Harta Kekayaan Heri Gunawan

“Karena mungkin kita ketahui bersama, tersiar kabar dari BPJS Kesehatan bahkan di aplikasi Pedulilindungi pun demikian ada kebocoran. Yang masih saya pertanyakan, kenapa kita masih sewa? Padahal kan Kementerian Keuangan ini memiliki data yang sangat confidential. Sampai kapan kita akhirnya bisa memiliki sistem sendiri?” terang Hergun.

Karena itu, ia meminta agar data-data yang bersifat confidential tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, hanya karena sistem sewa di seluruh perangkat TIK di dalamnya.

“Saya tidak tahu bagaimana kita memitigasi risiko agar data-data di Kemenkeu ini nantinya tidak bisa bocor,” jelas anggota Fraksi Partai Gerindra ini. (dji)

 

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bebas Pungli, PKL Pasar Baru Bekasi Dijamin Dapat Tarif Resmi
Satpol PP Jaktim Ungkap Pedagang Ikan Kooperatif Saat Direlokasi ke Lokbin Kramat Jati
Komisi XIII DPR RI Dukung Penertiban WNA yang Langgar Aturan Hukum Keimigrasian
Prabowo Kumpulkan Jajaran Kabinet di Hambalang Bahas Situasi Nasional
Polri Dapat Tambahan Anggaran 66 Triliun Tahun Anggaran 2027
Program Pembiayaan Bank Jakarta Bikin Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Untung Berlipat
KPK Kembangkan Operasi Senyap, Pejabat Daerah Tunggu Giliran Terjaring OTT
KKP Layani 162 Dokumen Perizinan Nelayan Lewat Gerai Kampung Nelayan Merah Putih

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 10:34 WIB

Bebas Pungli, PKL Pasar Baru Bekasi Dijamin Dapat Tarif Resmi

Rabu, 2 September 2026 - 06:29 WIB

Komisi XIII DPR RI Dukung Penertiban WNA yang Langgar Aturan Hukum Keimigrasian

Rabu, 2 September 2026 - 00:34 WIB

Prabowo Kumpulkan Jajaran Kabinet di Hambalang Bahas Situasi Nasional

Rabu, 2 September 2026 - 00:26 WIB

Polri Dapat Tambahan Anggaran 66 Triliun Tahun Anggaran 2027

Selasa, 1 September 2026 - 19:46 WIB

Program Pembiayaan Bank Jakarta Bikin Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Untung Berlipat

Berita Terbaru

Opini

Dua Jalan Kemandirian Ekopol Negara Kita

Rabu, 2 Sep 2026 - 16:31 WIB