Jakarta, Media Karya – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan kalangan eksekutif untuk membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 semaksimal mungkin. Hingga akhir tahun ini, diharapkan penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen agar pendapatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS turut terdongkrak naik.
“Penyerapan APBD tahun ini diharapkan bisa mencapai 90 persen. Karena kalau penyerapan kecil, secara otomatis TKD-nya akan mengecil pula,” kata Khoirudin usai membuka Rapat Pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2025 di Grand Cempaka Resort & Convention di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (18/11/2024).
Khoirudin menjelaskan bahwa setelah usai melakukan tanda tangan MoU antara eksekutif dan legislatif soal KUA-PPAS dua pekan lalu di gedung DPRD DKI, maka langsung ditindaklanjuti rangkaian rapat pembahasan APBD 2025 secara intensif.
“Pada rapat ini, seluruh Komisi ingin membahas secara lebih detail tentang pos-pos anggaran. Jadi, semua kegiatan penganggaran harus jelas tujuannya,” jelas politisi PKS.
Pada tahun anggaran 2025, kata Khoirudin, bahwa evaluasi yang dilakukan dari Dewan bukan berapa persen serapan anggaran, tapi feed back dari penganggaran tersebut seperti apa yang kemudian dinikmati masyarakat.
“Intinya, Dewan ingin menguatkan fungsi kontrol agar penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya,” beber Khoirudin.
Khoirudin menambahkan pada perencanaan anggaran ini, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pada pelayanan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, banjir, dan macet.
“Apalagi untuk sektor pendidikan, penganggarannya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 25 persen. Adapun tahun sebelumnya sekitar 20 persen,” ungkap Khoirudin.
Dengan biaya makin besar ini tentunya kualitas pendidikan harus meningkat pula, seperti sekolah gratis negeri dan swasta serta program lainnya.
Rapat pembahasan APBD 2025 yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari Senin hingga Rabu, dihadiri segenap pimpinan Dewan dan seluruh komisi yang ada. Adapun dari pihak eksekutif juga pada hadir mulai dari staf hingga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk sejumlah kepala Dinas, Badan, Walikota, dan lainnya.
Rapat dihadiri ribuan undangan dari kalangan Dewan dan ASN DKI Jakarta. (dri)
