JAKARTA, Mediakarya – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diminta mengamankan kebutuhan nasional terlebih dulu sebelum melakukan ekspor. hal itu menyusul rencana pemerintah yang akan melakukan ekspor beras ke negara China di tengah keadaan dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengekspor beras ke Cina. Sebab negara tirai bambu itu tidak kurang beras.
“Cina punya satu hektar saja, bisa produksi padi itu 12 ton. Kita hanya 5 ton saja, sombong juga kita ini. Jangan, kita amankan saja dulu kita punya kebutuhan nasional,” ujar Edward dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Keadaan dunia saat ini terjadi krisis pangan, bahkan banyak negara-negara penghasil pangan terkemuka sudah mulai menghentikan ekspor pangannya keluar. Karena mereka melihat keadaan krisis pangan yang saat ini terjadi akan berlanjut karena terjadi anomali iklim. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian mengenai produksi pangan.
“Kita boleh merasa yakin, tapi yakin itu harus diikuti dengan kenyataan. Kalau hanya teori, bisa saja orang berteori produksi pangan padi 54 juta ton, 100 juta ton juga bisa. Tapi diliat dari kesiapan kita dilapangan dan kelengkapan alat-alat pertanian, pupuk, dan lain-lain sebagainya faktor-faktor yang turut mempengaruhi produksi pangan,” ucap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Edward pun meminta Mentan Syahrul untuk melakukan koordinasi dengan bulog terkait stabilisasi pangan. “Jadi, tolonglah Pak Menteri koordinasi dengan bulog, yang stabilisasi pangan ini. Tolonglah dikoordinasi baik-baik, sehingga kita tidak menciptakan permasalahan baru yang timbul di dalam masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjutnya, terkait stabilisasi harga pasca panen saat ini harga beras masih di atas Rp10 ribu sementara harga gabahnya di bawah Rp4 ribu. Hal ini dinilai perlu ditindak lanjuti dan antisipasi.
“Karena tujuan semua mau jual beras, mau ekspor beras, tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat tidak sejahtera, untuk apa kita jual-jual keluar? Hanya masalah gengsi saja kan percuma. Tujuan kita bernegara itu mensejahterakan rakyat dan seluruh tumpah darh Indonesia ini. Jadi kebijakan itu jangan bersifat insidentil, harus bersifat menyeluruh dan berkesinambungan,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu. ***
