Pengamat: Sebaiknya PDI-P Menarik Kadernya dari Kabinet Jokowi

- Editor

Rabu, 29 November 2023 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Foto:Ist)

Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. (Foto:Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Kritik pedas yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Joko Widodo lantaran mantan Wali Kota solo itu tidak mau bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres yang diusung oleh PDI-P.

Sejumlah kalangan berpendapat seharusnya kritik Megawati itu disertai dengan menarik kadernya yang ada di kabinet pemerintahan Jokowi

“Jika benar kritik itu ia tujukan untuk lakukan kontrol pada Jokowi, ada baiknya PDIP keluar dari kabinet,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Rabu (29/11/2023)

Dengan begitu, PDIP bisa menggunakan kekuasaan legislatif untuk benar-benar mengoreksi kerja-kerja eksekutif. Dalam hal ini, mengoreksi pemerintahan Jokowi yang dinilai oleh Megawati banyak melakukan tekanan terhadap kubu Ganjar-Mahfud.

“Itu akan lebih bisa dipercaya (kalau kritik Megawati untuk bangsa dan negara),” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Baca Juga:  Kasus Pajak, KPK Dalami Pemberian Fasilitas Mewah

Melansir RMOL, saat pengarahan relawan Ganjar-Mahfud pada Senin (27/11) lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meluapkan kekesalan terhadap watak penguasa saat ini yang dinilainya mulai mengarah pada rezim Orde Baru yang otoriter.

“Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini?” kata Megawati.

Dia menilai, rakyat seperti ditekan penguasa dengan mengabaikan perundang-undangan. Ia pun merasa seperti tidak dihargai.

“Saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya seperti tidak dihormati ya. Loh, saya jelek-jelek pernah presiden loh, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia,” pungkasnya. **

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya
4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing
RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital
IPPS Indonesia: Masyarakat Jabar Butuh Lapangan Kerja Bukan Kepala Daerah Penuh Citra
Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Nias Selatan Gelar Open Turnamen Tenis Meja Ganda Putra
Dinilai Sosok Humanis, Etos Indonesia Dukung Komjen Asep Edi Suheri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
BPA pada Air Minum Dalam Kemasan Aman? Begini Tanggapan Ketua BPKN RI

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 06:46 WIB

BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:13 WIB

4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:22 WIB

RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:02 WIB

IPPS Indonesia: Masyarakat Jabar Butuh Lapangan Kerja Bukan Kepala Daerah Penuh Citra

Berita Terbaru