LAMI Desak KPK Ungkap Gurita Korupsi di Pemkab Bogor

- Penulis

Sabtu, 30 April 2022 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menyeret Bupati Bogor Ade Yasin beserta sejumlah ASN dan oknum anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mendesak KPK untuk mengungkap beberapa dugaan kasus korupsi lainnya yang telah menggurita di pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas sumber pendapatan daerah yang tergolong tinggi, namun ironisnya banyak ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena adanya dugaan ketidakberesan tatakelola pemerintahan,” ujar Jonly kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

Jonly juga mengaku miris dengan kasus yang menimpa Ade Yasin. Menurut dia, politisi PPP itu tidak berkaca dari kasus sebelumnya. Di mana sang kakak yakni Rahmat Yasin di akhir jabatannya terseret kasus korupsi dan menghantarkanya di sel tahanan Sukamiskin.

Jonly mengatakan, bila kasus dugaan suap yang dituduhkan kepada Ade Yasin terkait dengan ambisinya berburu WTP dari BPK, hal itu kata dia sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:  Kejagung Diminta Tidak Tebang Pilih dalam Pengungkapan Kasus Korupsi BTS

“Kalau saja laporan keuangan yang disajikan Pemda Bogor itu bagus dan tidak ada unsur rekayasa dan manipulasi, tentunya untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK sangat mudah,” jelasnya.

Faktanya, kata Jonly, terjadinya suap terhadap BPK karena adanya dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak beres. Boleh jadi karena adanya unsur korupsi di dalamnya.

“Sementara, bagi oknum anggota yang tau celahnya, hal itu dimanfaatkan untuk memeras pemerintah daerah. Dan praktik suap ini tentunya sangat menciderai masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi,” ucap Jonly.

Untuk itu, Jonly juga mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus suap WTP dari BPK.

“Kasus suap ini bisa saja terjadi di daerah lain. Sebab tingkat kepercayaan publik pada BPK juga mulai menurun. Terlebih anggota BPK saat ini banyak diisi oleh orang parpol. Hal itu sangat rentan dengan kepentingan politik,” kata Jonly. (Dir)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

H. Darkam Resmi Jadi Kandidat Tunggal Calon Ketua Karang Taruna Kota Bekasi
BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini
Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi
Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Monel: Setiap Kader Miliki Kesempatan Sama untuk Mengabdi
Kasus Blueray Bea Cukai: IAW Soroti 20 Forwarder yang Belum Naik Penyidikan
Kukuhkan Fondasi Indonesia Emas 2045, Haidar Alwi: Polri Semakin Profesional, dan Dipercaya Rakyat
Tim Satgas Pengawasan MBG Setu Tinjau SPPG Cijengkol 02, Ingatkan Pemisahan Sampah
Tanggapi Pernyataan Mantan Ketua BEM UGM, Idrus Marham “Dirujak” Netizen
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:27 WIB

H. Darkam Resmi Jadi Kandidat Tunggal Calon Ketua Karang Taruna Kota Bekasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:09 WIB

BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:48 WIB

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:43 WIB

Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Monel: Setiap Kader Miliki Kesempatan Sama untuk Mengabdi

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:43 WIB

Kukuhkan Fondasi Indonesia Emas 2045, Haidar Alwi: Polri Semakin Profesional, dan Dipercaya Rakyat

Berita Terbaru

Foto; Mediakarya

Daerah

BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini

Rabu, 17 Jun 2026 - 18:09 WIB

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi, (foto; Mediakarya)

Daerah

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi

Rabu, 17 Jun 2026 - 17:48 WIB