LAMI Desak KPK Ungkap Gurita Korupsi di Pemkab Bogor

- Editor

Sabtu, 30 April 2022 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menyeret Bupati Bogor Ade Yasin beserta sejumlah ASN dan oknum anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mendesak KPK untuk mengungkap beberapa dugaan kasus korupsi lainnya yang telah menggurita di pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas sumber pendapatan daerah yang tergolong tinggi, namun ironisnya banyak ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena adanya dugaan ketidakberesan tatakelola pemerintahan,” ujar Jonly kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

Jonly juga mengaku miris dengan kasus yang menimpa Ade Yasin. Menurut dia, politisi PPP itu tidak berkaca dari kasus sebelumnya. Di mana sang kakak yakni Rahmat Yasin di akhir jabatannya terseret kasus korupsi dan menghantarkanya di sel tahanan Sukamiskin.

Jonly mengatakan, bila kasus dugaan suap yang dituduhkan kepada Ade Yasin terkait dengan ambisinya berburu WTP dari BPK, hal itu kata dia sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:  Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Segera Dipanggil KPK

“Kalau saja laporan keuangan yang disajikan Pemda Bogor itu bagus dan tidak ada unsur rekayasa dan manipulasi, tentunya untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK sangat mudah,” jelasnya.

Faktanya, kata Jonly, terjadinya suap terhadap BPK karena adanya dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak beres. Boleh jadi karena adanya unsur korupsi di dalamnya.

“Sementara, bagi oknum anggota yang tau celahnya, hal itu dimanfaatkan untuk memeras pemerintah daerah. Dan praktik suap ini tentunya sangat menciderai masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi,” ucap Jonly.

Untuk itu, Jonly juga mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus suap WTP dari BPK.

“Kasus suap ini bisa saja terjadi di daerah lain. Sebab tingkat kepercayaan publik pada BPK juga mulai menurun. Terlebih anggota BPK saat ini banyak diisi oleh orang parpol. Hal itu sangat rentan dengan kepentingan politik,” kata Jonly. (Dir)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju
Diduga Beli Tanah Hasil Tindak Pidana, IPW Adukan Kombes IAH ke Div Propam Polri
Kartu Merah untuk Korps Adhiyaksa, IPPS Indonesia: Saatnya Kajagung Bersih-bersih Total
Ajukan Praperadilan, Febrie Adriansyah Dituding Tengah Berupaya Lepas dari Jerat Hukum
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Koruptor Mulai Ketar-Ketir
BPD Bekukan Panitia Pilkades Burangkeng usai Didemo Warga
Aliran Kali Yang Jadi Sumber Air Baku Tirta Patriot Tercemar Dan Berbau
Diskominfostandi Kota Bekasi Diminta Buka Data Anggaran Kerja Sama Media

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:40 WIB

Diduga Beli Tanah Hasil Tindak Pidana, IPW Adukan Kombes IAH ke Div Propam Polri

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:19 WIB

Kartu Merah untuk Korps Adhiyaksa, IPPS Indonesia: Saatnya Kajagung Bersih-bersih Total

Rabu, 5 Agustus 2026 - 11:49 WIB

Ajukan Praperadilan, Febrie Adriansyah Dituding Tengah Berupaya Lepas dari Jerat Hukum

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:45 WIB

BPD Bekukan Panitia Pilkades Burangkeng usai Didemo Warga

Berita Terbaru