Keseriusan Pemerintah Stabilkan Harga Migor Dipertanyakan

- Penulis

Rabu, 8 Juni 2022 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Minyak Goreng (Istimewa)

Minyak Goreng (Istimewa)

JAKARTA, Mediakarya – Langkah pemerintah dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng (migor) di pasaran terus mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat di DPR.

Oleh karenanya, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim meminta Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk memberikan penjelasan kepada legislatif saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Perdagangan terkait RKP dan RKA K/L tahun anggaran 2023, terkait dengan minyak goreng dan kebutuhan pokok.

“Di sini kita lihat harga minyak goreng curah masih di Rp12 ribu, khusus di produsen masih di Rp10.800 artinya sampai kapan ini? Ini mungkin pak menteri bisa menjabarkan sampai kapan ini batas waktu oleh pemerintah, apakah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya stabilitas harga minyak goreng?” tanya Muslim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2023).

Lebih lanjut, legislator dapil Aceh II ini mengatakan bahwa dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat utamanya ibu-ibu terkait dengan harga minyak goreng yang masih belum stabil. 

“Kami hari-hari dikeluhkan ibu-ibu, satu sisi pak presiden mengatakan ini sudah stabil, tapi kenyataan di lapangan berkaitan dengan minyak goreng ini belum betul-betul dirasakan harga yang layak dikonsumsi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Meski di Bawah Presiden, Polri Diminta Tidak Jadi Alat Penguasa

Terkait dengan bahan pangan lainnya, Muslim menekankan Kemendag untuk melakukan langkah-langkah konkret agar Indonesia tidak terus bergantung dengan suplai impor pada beberapa bahan pangan, padahal Indonesia memiliki potensi alam yang sangat strategis. 

Untuk itu, ia meminta Kemendag untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait ketersedian pangan, impor dan stabilitas harga di pasaran, agar tercapai harga dan ketersediaan pangan yang stabil di masyarakat.

“Dua kementerian ini sebenarnya saya melihat ada satu persoalan yang mendasar, di satu sisi ada yang memberikan izin, di sisi lain ada yang mengatur kuota, akhirnya ini nggak sinkron, tentu kita berharap ke depan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian ini harus satu suara, jadi supaya masyarakat tidak sampai ada yang dirugikan,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Terakhir, Muslim berharap Kemendag bisa bekerja dengan maksimal dalam menstabilkan harga minyak goreng dan harga pangan lainnya. “Kita berharap pak menteri dan pak wamen bisa bekerja maksimum berkait ketersediaan, terutama minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga terus bisa stabil, masyarakat kita bisa mendapatkan harga yang betul-betul mereka bisa belanjakan sehari-hari,” tutupnya. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499
Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem
Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit
Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional
Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan
Dipeluk, Bukan Dipukul
Dari Habibie hingga Prabowo, Nannie Hadi Tjahjanto Wujudkan Pendidikan Berkualitas di SMA Pradita Dirgantara
Kapolri Diminta Evaluasi Kinerja Kapolda Riau, Dugaan Praktik Judi di Pekanbaru Disebut Masih Marak
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 17:44 WIB

TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:40 WIB

Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:02 WIB

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:29 WIB

Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:10 WIB

Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan

Berita Terbaru

Adi Suparto: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Headline

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Jun 2026 - 22:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat didatangi para siswa SD di Jakarta.

DKI

Gubernur Pramono Genjot Pendidikan Gratis di Jakarta

Sabtu, 20 Jun 2026 - 14:34 WIB