JAKARTA, Mediakarya – Pengamat kebijakan politik Sugiyanto menilai jika polemik interpelasi Formula E terus berlanjut antara PDIP, PSI dan 7 Fraksi DPRD di Jakarta, maka akan mempengaruhi penilaian Federasi Otomotif Internasional (FIA).
Akibat polemik itu, sampai saat ini jadwal kosong pada 4 Juni untuk penyelenggaran adu balap mobil bertenaga listrik yang rencananya akan diadakan di Jakarta statusnya masih belum dipuskan (to be Decided ).
Oleh karena itu, Sugiyanto memberi mewarning kepada eksekutif dan legislatif, sehingga polemik menolak dan menerima formula E, tidak menjadi boomerang bagi gubernur Anies Baswedan.
“Pada kalender sementara yang telah dikeluarkan FIA, tidak ada jadwal untuk Jakarta, kecuali ada jadwal kosong pada 4 Juni 2022, namun statusnya belum dipuskan (to be Decided). Jadi belum ada kepastian Formua E bisa diselenggarakan di Jakarta,” ujar pengamat Sugiyanto kepada media ini, Kamis (2/9).
Lebih lanjut, pengamat yang akrab disapa SGY itu memprediksi jika polemik interpelasi Formula E dan permasalahan lainnya bergulir terus. Maka FIA selaku pengelola Formula E di New York, Amerika Serikat dan Formula E Oganisation (FEO) akan terganggu dan ragu. Boleh jadi FIA bisa saja membatalkan penyelenggaran Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022.
“Bila Formula E batal diselenggarakan, maka dampaknya akan sangat beresiko bagi pemprov DKI Jakarta. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab pemprov DKI telah mengunakan uang rakyat melalui APBD sebesar Rp. 983,31 milyar,” paparnya.
Seperti diketahui, dana itu dibayarkan oleh pemprov DKI Jakarta kepada pihak penyelenggara untuk commitmen fee sebesar Rp. 560 miliar dan pembayaran Bank Garansi senilai Rp. 423 miliar.
“Bila batal, maka uang rakyat itu berpotensi hagus, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Dari sini dapat berpotensi menjadi kasus hukum. Boleh jadi akan dapat menyeret Gubernur Anies Baswedan kedalam kasus hukum, sebab Anies yang menginginkan kegiatan Formula E itu,” katanya.
Untuk itu maka sebaiknya hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dapat dilanjutkan, sehingga bisa dicari solusi jitu untuk menuntaskan semua persoalan yang ada.
“Caranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat meminta kepada 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk menerima interpelasi Formula E yang diusulkan oleh 33 anggota Dewan dari PDIP dan PSI. Hal ini penting agar pro dan kontra ini tidak terus berlanjut,” sarannya.
Dikatakannya, sesungguhnya interpelasi adalah hak anggota DPRD Jakarta bertanya kepada gubernur Anies. Sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi Anies untuk menjelaskan secara gamblang berbagai persoalan atas rencana penyelenggaran Formula E.
“Dengan demikian maka segala persoalan akan menjadi terang benderang, Anies harus menjelaskan kepada anggota dewan di forum interpelasi nanti. Inikan sederhana tidak diperlu dikhawatirkan, bahkan bisa menuntaskan polemik yang ada selama ini,” tutup pengamat yang dikenal supel itu. (Ian)
